PROTIMES.CO – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghilangkan praktik kartel dengan menghapus kuota impor.
Amin menegaskan pentingnya langkah tegas untuk menghapus praktik kartel, terutama dalam impor pangan yang selama ini merugikan petani dan konsumen.
Menurutnya, kartel impor membuat harga pangan jauh lebih mahal. Hal itu dikarenakan kuota impor selama ini menciptakan struktur pasar oligopoli, dengan segelintir pelaku impor mengontrol harga yang merugikan konsumen.
“Sudah saatnya negara ini lepas dari jeratan kartel impor pangan. Selama ini kita terlalu bergantung pada segelintir importir besar yang mengatur harga dan distribusi bahan pangan pokok. Ini jelas merugikan rakyat,” kata Amin di Jakarta, Kamis (11/4/2025).
Politisi PKS ini pun mendukung rencana penghapusan sistem kuota impor yang dinilai menjadi akar dari terbentuknya kartel pangan.
Menurutnya, sistem kuota selama ini menciptakan ruang sempit bagi para pemain baru, sehingga hanya segelintir pihak yang bisa menikmati keuntungan dari impor pangan.
“Kuota impor itu ibarat pintu masuk eksklusif bagi mafia pangan. Ketika hanya beberapa pihak yang diberi izin, maka kekuatan pasar dikuasai segelintir orang,” jelas Amin.
“Kalau kuotanya dihapus dan diganti dengan mekanisme pasar yang transparan dan berbasis kebutuhan riil, kita bisa memberantas kartel itu dari akarnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Amin menegaskan bahwa keberadaan kartel pangan tidak hanya menyebabkan distorsi pasar. Tetapi juga mematikan semangat dan usaha para petani lokal.
Ia menyebut, data menunjukkan bahwa banyak komoditas strategis seperti beras, gula, daging, dan bawang putih masih diimpor dalam jumlah besar meskipun produksi dalam negeri bisa ditingkatkan.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut mengingatkan pentingnya untuk tetap melindungi keberlanjutan usaha petani dan kelompok UMKM.
“Sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo yang ingin berdikari dalam bidang pangan, maka ini momentum yang tepat untuk membongkar dan menindak tegas mafia impor. Pemerintah harus hadir untuk melindungi petani dan menjamin stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujarnya.
Amin juga mendorong lembaga-lembaga terkait, seperti KPPU, BPK, dan aparat penegak hukum, untuk bersinergi dalam mengusut tuntas praktik curang dalam tata niaga pangan.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan pangan kita,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Amin berkomitmen untuk terus mengawal regulasi yang mendukung produksi dalam negeri serta memberantas praktik monopoli dan oligopoli dalam rantai pasok pangan.
“Kita ingin negara ini punya kedaulatan pangan sejati, bukan hanya sekadar jargon. Rakyat butuh bukti nyata bahwa harga stabil, petani sejahtera, dan pasar berjalan adil,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
