Press "Enter" to skip to content

Diskusi Panel Budaya, Sultan DPD: Modernisasi Bukan untuk Ditakuti

Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin. (Foto: DPD.GO.ID)

PROTIMES.CO – Modernisasi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dan ditolak, namun perlu diarahkan dan disikapi dengan bijak. Diperlukan proses kolaborasi dan inovasi budaya melalui proses akulturasi budaya dan difusi teknologi secara terukur dalam menjaga dan meningkatkan daya tarik wisata budaya Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam acara Diskusi Panel Budaya bertema “Merawat Budaya Sumatera Utara di Tengah Arus Modernisasi” bersama ratusan alumni Universitas Sumatera Utara (USU) di Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Kamis (26/6/2025).

“Keaslian dan keberagaman budaya sebagai identitas lokal dan nasional harus terus dirawat di tengah kegemerlapan teknologi digital. Tentunya melalui inovasi akulturasi budaya dan difusi teknologi, baik pada sektor pendidikan, sistem pertanian, pelestarian seni budaya dan pemberdayaan komunitas adat”, ujar Sultan.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi alat untuk meningkatkan nilai tambah budaya dan menyatukan keberagaman budaya nasional.

“Di bidang pertanian pangan, masyarakat Sumatera Utara mengenal istilah marsialapari, yakni sebuah tradisi agrikultur yang mempraktekkan nilai-nilai gotong royong antar sesama petani,” tegas mantan wakil Gubernur Bengkulu itu.

“Kami berpendapat, filosofi marsialapari atau gotong royong dari Sumatera Utara ini relevan dengan visi swasembada pangan presiden Prabowo Subianto saat ini,” paparnya.

Sultan mengatakan, ajaran budaya marsialapari mendorong agar agenda swasembada pangan nasional harus dimulai dan didukung oleh semua elemen bangsa, terutama pemerintah daerah dan masyarakat petani di seluruh Indonesia.

“Kami berharap, acara ini tidak sekedar menjadi selebrasi budaya, tetapi juga menjadi ruang dialog, refleksi, dan kolaborasi lintas generasi. Tentunya juga menjadi referensi akademis bagi lembaga DPD RI dalam menyusun kebijakan” pungkasnya.

Pewarta: Khairul

Editor: Khopipah

Be First to Comment

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    © 2025 Protimes.co