PROTIMES.CO – Dugaan kerusakan lingkungan akibat operasi empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu…
Posts tagged as “tambang”
PROTIMES.CO – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri memastikan bahwa penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh…
PT GKP, yang melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, berdalih larangan tersebut melanggar hak konstitusional mereka dan diskriminatif.
Aceh dan Papua merupakan provinsi yang telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat. Tidak ada permasalahan di kedua provinsi tersebut selama ini.
PROTIMES.CO – Komnas HAM mengingatkan potensi konflik sosial yang semakin tajam akibat aktivitas pertambangan nikel di enam pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya.…
PROTIMES.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau kecil di…
PROTIMES.CO – Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap praktik penambangan pasir ilegal di wilayah Klaten, Jawa Tengah, yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp1…
Diketahui enam pulau kecil di Raja Ampat masing-masing dikuasai oleh lima perusahaan. Empat di antaranya telah memulai operasi penambangan nikel.
Haidar Alwi mendorong diterapkannya sistem KBIK sebagai syarat dalam setiap izin pengelolaan SDA, mulai dari tambang nikel hingga perkebunan sawit industri.
Muhammad Haris menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan investasi yang merusak.
Ikhwan Arief menilai pencabutan izin tambang di Raja Ampat mencerminkan semangat pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan ekosistem.
Daniel Johan menegaskan bahwa pemberian izin tambang di kawasan seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius dan harus dipertanggungjawabkan.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Raja Ampat bukan sekadar kekayaan alam milik Indonesia, tetapi juga merupakan aset ekologis global yang melegenda.
Hasanuddin mengatakan ini menandakan pemerintahan Presiden Prabowo bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Haidar Alwi menegaskan bahwa nasionalisme sejati bukanlah membela tambang atas nama investasi, tetapi menjaga tanah air dari kerusakan.
R. Haidar Alwi, menyampaikan kritik tajam dan pentingnya investigasi mendalam terkait aktivitas tambang nikel yang kini mengancam kawasan konservasi Raja Ampat.
Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam memberikan izin usaha tambang, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Anggota DPD RI Agustinus R. Kambuaya menyoroti silang pendapat pembantu Presiden Prabowo Subianto soal polemik tambang nikel Raja Ampat.
Pencabutan izin ini merupakan respons atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Geopark UNESCO.
Mukhtarudin menyoroti masih banyaknya lokasi bekas tambang yang terbengkala–beberapa di antaranya karena perusahaan tidak menjalankan kewajiban pascatambang.
Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2025 sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan ekspor produk pertambangan.
Tertuang dalam RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009, peluang terbuka yang lebih luas bagi koperasi untuk turut mengelola tambang di Indonesia.
Politisi PKB Ahmad Fauzi meminta tidak ada pihak yang meremehkan kemampuan NU dan Muhammadiyah dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tambang, di Indonesia.
Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief mengaku khawatir jika perguruan tinggi ikut mengelola konsesi tambang, hal itu akan berdampak buruk terhadap kampus.
Menurutnya, tugas perguruan tinggi bukanlah mengelola tambang, melainkan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
JAKARTA,PROTIMES.CO – Ombudsman RI menemukan maladministrasi dalam penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) usaha pertambangan mineral dan batubara pada kurun waktu 2021-2024. Salah…