PROTIMES.CO – Gelombang kemarahan publik di Kalimantan Timur memuncak setelah DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Gubernur Rudi Mas’ud.
Keputusan itu muncul di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap dugaan gaya hidup mewah, kebijakan kontroversial, hingga isu nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Situasi semakin emosional karena kasus tersebut beriringan dengan kisah pilu meninggalnya seorang siswa SMK di Samarinda akibat infeksi kaki yang disebut dipicu penggunaan sepatu sempit karena keterbatasan ekonomi keluarga. Dua isu yang bertolak belakang itu memantik kemarahan publik dan viral di media sosial.
Aksi unjuk rasa jilid II digelar ribuan warga di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (8/5/2026). Massa mendesak wakil rakyat segera menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kebijakan di lingkungan Pemprov Kaltim. Situasi sempat memanas ketika sejumlah demonstran mencoba masuk ke area gedung legislatif untuk memastikan tuntutan mereka benar-benar dikawal DPRD.
Duka Mandala dan Kemarahan Publik
Sorotan publik makin tajam setelah kisah Mandala Rizki Saputra, siswa SMK di Samarinda, viral dan mengguncang empati masyarakat. Remaja tersebut meninggal dunia setelah mengalami infeksi kaki yang dipicu oleh penggunaan sepatu kekecilan dalam waktu lama karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Sang ibu mengenang putranya sebagai sosok yang tidak ingin membebani orang tua meski dalam kondisi serba kekurangan.
“Insyaallah ini nanti kalau PK bisa diganti sepatunya, dia bilang enggak mau nyusahin sama sekali. Dia bilang, ‘Enggak usah diganti, Ma, keperluan rumah utamakan’,” ungkap ibunda Mandala dengan suara bergetar.
Kisah itu memicu gelombang kritik tajam terhadap pemerintah daerah. Warga menilai kondisi sosial masyarakat bawah sangat kontras dengan isu pengadaan fasilitas mewah pejabat daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Di media sosial, nama Mandala menjadi simbol kritik terhadap ketimpangan sosial di Kalimantan Timur.
DPRD Setujui Hak Angket
Enam fraksi di DPRD Kaltim akhirnya menyetujui pembentukan Pansus Hak Angket untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran kebijakan oleh Gubernur Rudi Mas’ud. Sejumlah poin yang menjadi sorotan publik antara lain pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah dinas dan fasilitas kerja yang disebut mencapai Rp25 miliar, hingga dugaan nepotisme karena adanya anggota keluarga yang menempati posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
Narasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebut posisi politik gubernur kini berada dalam tekanan serius setelah hak angket resmi bergulir di DPRD. Langkah legislatif itu disebut sebagai bentuk respons terhadap tuntutan publik yang terus membesar dalam beberapa pekan terakhir.
Nasib jabatan Rudi Mas’ud kini di ujung tanduk. Pansus hak angket disetujui enam fraksi dengan dugaan pelanggaran kebijakan dan nepotisme.
Salah satu anggota DPRD Kaltim yang ikut mengawal proses tersebut menegaskan masyarakat akan bisa melihat secara langsung pihak-pihak yang mendukung maupun menolak hak angket. Ia memastikan tuntutan masyarakat akan terus dikawal hingga proses penyelidikan berjalan.
“Masyarakat bisa menilai siapa yang menolak hak angket. Saya akan mengawal dan menemani tuntutan masyarakat,” ujarnya.
Situasi politik di Kalimantan Timur kini diprediksi semakin memanas seiring meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Di tengah sorotan itu, masyarakat menanti bagaimana proses hak angket berjalan dan apakah akan membuka fakta-fakta baru terkait dugaan pelanggaran kebijakan di lingkungan Pemprov Kaltim.
Be First to Comment