
🕌✨ SAFARI ZIARAH HAUL SOLO 1448 H ✨🕌
Mari bersama menapaki jejak para ulama dan habaib, menghadiri Haul Akbar Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke-115, serta mempererat cinta kepada Rasulullah ﷺ dan para pewarisnya.
📅 2 – 4 Oktober 2026
✨ Bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi perjalanan hati untuk menambah ilmu, adab, mahabbah, dan keberkahan.
⚠️ Kuota terbatas. Segera amankan kursi Anda sebelum penuh.
📲 Informasi & Pendaftaran:
0851-8687-1235
“Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai” (HR. Bukhari dan Muslim)
Rokok Ilegal Beredar di Banten, Negara Rugi Rp 13,1 Miliar
Rokok ini diketahui menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan.
Penyelundupan Tali Kawat Baja Rugikan Negara Rp21,5 Miliar
Polri melalui Satgas Pengawasan Importasi Ilegal berhasil membongkar praktik penyelundupan tali kawat baja yang dilakukan PT Nobel Riggindo Samudra (NRS).
Polri Berhasil Bongkar Empat Kasus Penyelundupan
Keempat kasus penyelundupan tersebut meliputi tali kawat baja, rokok ilegal, barang elektronik tanpa SNI, serta suku cadang kendaraan palsu.
Soal Pagar Laut Bekasi, DPR Apresiasi Kinerja Menteri ATR/BPN
Anggota Komisi III DPR RI Gus Abduh menegaskan bahwa tindakan manipulasi data lahan dalam perkara pagar laut sangat merugikan masyarakat pemilik lahan.
Soal Manipulasi Data SHM Pagar Laut Bekasi, DPR: Tindak Secara Pidana
Gus Abduh mengatakan, manipulasi data sertifikat tanah pagar laut yang berada di Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu tidak boleh dibiarkan.
Pengecer Diizinkan Jual Gas LPG 3 Kg, DPR: Prabowo Berpihak pada Rakyat
Menurut Sartono Hutomo, anggota Komisi VI DPR RI, kebijakan presiden terkait gas LPG 3 kg adalah wujud nyata dari keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.
Temuan Ombudsman soal Pagar Laut, DPR: Harus Diusut Tuntas
Menurut Indrajaya, temuan Ombudsman bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pidana pagar laut secara nasional.
DPR: Penjualan Gas LPG 3 Kg Jangan Sampai Melebihi HET
Syafruddin mengatakan, harga jual gas LPG juga perlu diperhatikan dan jangan sampai melebihi jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ada di daerah.
Aturan Pembelian Gas LPG 3 Kg Dibatalkan, DPR: Harus Ada Pengawasan di Daerah
Syafruddin meminta tidak boleh ada penimbunan gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah, meskipun aturan baru telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran PU Dipangkas Rp81 T, DPR: Berpotensi Ciptakan Pengangguran Baru
Anggota Komisi V DPR RI Syaifuddin menilai, pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan berpotensi menciptakan pengangguran di berbagai daerah.
Opini
43 Tim Adu Kreativitas dalam Lomba Masak Nasi Goreng Nusantara yang Digelar Fraksi Gerindra
Kegiatan lomba masak ini juga menjadi momentum bagi Partai Gerindra untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pengembangan kuliner Nusantara.
Fraksi Gerindra DPR RI Rayakan HUT ke-17 dengan Lomba Masak Nasi Goreng Nusantara
Melalui kegiatan ini, Partai Gerindra berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang kuliner.
Prabowo Cup 2025 Memasuki Babak 8 Besar, Semangat Persaingan Semakin Memanas
Ketua Panitia HUT ke-17 Gerindra mengungkapkan, ajang Prabowo Cup 2025 bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga simbol persatuan dan semangat perjuangan.
Semarak HUT ke-17 Gerindra, Prabowo Cup 2025 Jadi Simbol Persatuan dan Sportivitas
Selain menyajikan pertandingan yang kompetitif, Prabowo Cup 2025 juga menjadi simbol kebersamaan di tengah dinamika politik nasional.
DPR Setujui 3 Pemain Naturalisasi, Hetifah: Langkah Besar untuk Timnas Indonesia
Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa naturalisasi tetap akan disertai upaya pembinaan atlet muda. Kompetisi domestik juga akan tetap menjadi prioritas.
Raker di DPR, BP Haji Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo
Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa BP Haji telah melakukan berbagai penyesuaian pada anggaran tahun 2025, sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
DPR Sebut Pemangkasan Anggaran DKPP oleh Kemendagri Tidak Wajar
Diketahui anggaran DKPP semula sebesar Rp89 miliar, lalu dipangkas menjadi Rp30 miliar. Pemangkasan anggaran ini imbas kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Soal RUU Pemilu, DPR: DKPP Harus Pisah dari Kemendagri
Selama ini, DKPP berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurut Toha, karena menjadi bagian dari Kemendagri, maka independensi DKPP dipertanyakan.



























