
🕌✨ SAFARI ZIARAH HAUL SOLO 1448 H ✨🕌
Mari bersama menapaki jejak para ulama dan habaib, menghadiri Haul Akbar Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke-115, serta mempererat cinta kepada Rasulullah ﷺ dan para pewarisnya.
📅 2 – 4 Oktober 2026
✨ Bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi perjalanan hati untuk menambah ilmu, adab, mahabbah, dan keberkahan.
⚠️ Kuota terbatas. Segera amankan kursi Anda sebelum penuh.
📲 Informasi & Pendaftaran:
0851-8687-1235
“Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai” (HR. Bukhari dan Muslim)
Soal Isu Reshuffle Kabinet, DPR: Prabowo Tak Ingin Kecewakan Rakyat
Menurut anggota Komisi II DPR RI Gus Ali, secara tegas Prabowo akan melakukan reshuffle, menyingkirkan para menteri yang tidak bekerja dengan baik untuk rakyat.
Kemenag Siapkan Laman Khusus PPG Daljab 2025
Menurut Panitia Nasional PPG Dalam Jabatan 2025, laman ini memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPG Daljab 2025.
Nyoman Parta Minta Dosen Urungkan Niat untuk Mogok Ngajar
Hal ini disampaikan anggota Komisi X DPR RI tersebut kala menyoroti aksi para dosen yang berdemo guna menuntut pembayaran tukin yang tertahan sejak tahun 2020.
Nyoman Parta Minta Pemerintah Cairkan Tukin Dosen, Ingatkan Kualitas Pendidikan Ditingkatkan
Nyoman Parta mengatakan, pembayaran tukin ini berkaitan dengan demonstrasi yang digelar Aliansi Dosen di Istana Merdeka pada Senin, 3 Februari 2025 lalu.
Kepemimpinan yang Berintegritas Kunci Keberhasilan Nasaruddin Umar Raih Elshinta Award
Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam memimpin tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada prinsip keikhlasan.
Menteri Agama Raih Penghargaan Elshinta Award
Menteri Agama Nasaruddin Umar meraih penghargaan Elshinta Award 2025 dalam kategori The Exemplary Leadership atas dedikasi dan kepemimpinannya.
DPD RI Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Gas LPG 3 Kg Secara Berkeadilan
Menurut Erni, perbaikan mutlak diperlukan untuk memastikan penyaluran gas LPG 3 kg tepat sasaran dan memastikan ketersediaannya di masyarakat.
Beredar di Jakarta, Spare Part Kendaraan Palsu Rugikan Negara Rp10,8 Miliar
Satgas Pengawasan Importasi Ilegal Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan suku cadang (spare part) kendaraan bermotor palsu di Jakarta.
Satgas Polri Gagalkan Peredaran Barang Elektronik Tanpa SNI di Tangerang
Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan barang elektronik tanpa SNI. Kerugian negara akibat peredaran barag ini mencapai Rp5,6 miliar.
Opini
Rokok Ilegal Beredar di Banten, Negara Rugi Rp 13,1 Miliar
Rokok ini diketahui menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan.
Penyelundupan Tali Kawat Baja Rugikan Negara Rp21,5 Miliar
Polri melalui Satgas Pengawasan Importasi Ilegal berhasil membongkar praktik penyelundupan tali kawat baja yang dilakukan PT Nobel Riggindo Samudra (NRS).
Polri Berhasil Bongkar Empat Kasus Penyelundupan
Keempat kasus penyelundupan tersebut meliputi tali kawat baja, rokok ilegal, barang elektronik tanpa SNI, serta suku cadang kendaraan palsu.
Soal Pagar Laut Bekasi, DPR Apresiasi Kinerja Menteri ATR/BPN
Anggota Komisi III DPR RI Gus Abduh menegaskan bahwa tindakan manipulasi data lahan dalam perkara pagar laut sangat merugikan masyarakat pemilik lahan.
Soal Manipulasi Data SHM Pagar Laut Bekasi, DPR: Tindak Secara Pidana
Gus Abduh mengatakan, manipulasi data sertifikat tanah pagar laut yang berada di Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu tidak boleh dibiarkan.
Pengecer Diizinkan Jual Gas LPG 3 Kg, DPR: Prabowo Berpihak pada Rakyat
Menurut Sartono Hutomo, anggota Komisi VI DPR RI, kebijakan presiden terkait gas LPG 3 kg adalah wujud nyata dari keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.
Temuan Ombudsman soal Pagar Laut, DPR: Harus Diusut Tuntas
Menurut Indrajaya, temuan Ombudsman bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pidana pagar laut secara nasional.
DPR: Penjualan Gas LPG 3 Kg Jangan Sampai Melebihi HET
Syafruddin mengatakan, harga jual gas LPG juga perlu diperhatikan dan jangan sampai melebihi jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ada di daerah.
Aturan Pembelian Gas LPG 3 Kg Dibatalkan, DPR: Harus Ada Pengawasan di Daerah
Syafruddin meminta tidak boleh ada penimbunan gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah, meskipun aturan baru telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran PU Dipangkas Rp81 T, DPR: Berpotensi Ciptakan Pengangguran Baru
Anggota Komisi V DPR RI Syaifuddin menilai, pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan berpotensi menciptakan pengangguran di berbagai daerah.



























