Soal Giant Sea Wall, Pramono: Harus Sekaligus Jadi Giant Mangrove Wall
Dengan mengintegrasikan tanaman mangrove dalam proyek Giant Sea Wall, Pramono berharap manfaat lingkungan dapat ditingkatkan, termasuk menahan abrasi.
Pramono: ASN yang Mudik dengan Mobil Dinas Akan Disanksi
Menurut Pramono, pelarangan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran penting diterapkan untuk memastikan ASN tetap menjaga etika dan profesionalisme.
Pramono Soal Persija dan JIS: Secara Prinsip Sudah Bisa Dipakai
Gubernur Pramono Anung menyatakan akan segera menyelesaikan proses administratif agar Jakarta International Stadium (JIS) bisa menjadi markas tetap Persija.
Kemendes PDT Dapat Tambahan Anggaran Rp345 Miliar, Yandri: Kabar Gembira Buat Desa
Keputusan penambahan anggaran tersebut merupakan hasil persetujuan jajaran Komisi V DPR RI kepada Kemendes dan PDT dalam rapat kerja, Rabu (12/3/2025).
Soal THR Driver Ojol, DPR: Keputusan Presiden Prabowo Sangat Tepat
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengatakan kebijakan pemberian THR ini merupakan langkah positif yang sangat dinantikan oleh para pekerja di Indonesia.
Pengemudi Ojol Dapat THR, PKS Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo
Diketahui arahan pemberian bonus hari raya untuk pengemudi ojek dan kurir online disampaikan Presiden Prabowo usai pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
Revisi UU TNI, DPR: Cegah Intervensi Militer di Ranah Pemerintahan
Syamsu menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara optimalisasi peran TNI dan prinsip supremasi sipil dalam isu perluasan penempatan TNI di ranah sipil.
Umumkan THR dan Gaji 13 ASN, TNI-Polri, Prabowo: Semoga Membantu Kebutuhan Mudik Lebaran
Presiden menyebut THR bagi aparatur negara akan dicairkan dua minggu sebelum Idulfitri, mulai Senin mendatang, sementara gaji ke-13 dibayarkan pada Juni 2025.
Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Mendes Yandri Laporkan Oknum ke Jaksa Agung
Mendes PDT Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria melaporkan dugaan penyimpangan dana desa oleh oknum tak bertanggung jawab ke Jaksa Agung.
Kritik Kebijakan Distribusi Pupuk, DPR: Amran Sulaiman Tak Paham Visi Presiden
Firman Soebagyo menyoroti keputusan pemerintah yang menghapus distributor pupuk dan menyerahkan distribusi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Opini
Pramono Soal Persija dan JIS: Secara Prinsip Sudah Bisa Dipakai
Gubernur Pramono Anung menyatakan akan segera menyelesaikan proses administratif agar Jakarta International Stadium (JIS) bisa menjadi markas tetap Persija.
Kemendes PDT Dapat Tambahan Anggaran Rp345 Miliar, Yandri: Kabar Gembira Buat Desa
Keputusan penambahan anggaran tersebut merupakan hasil persetujuan jajaran Komisi V DPR RI kepada Kemendes dan PDT dalam rapat kerja, Rabu (12/3/2025).
Soal THR Driver Ojol, DPR: Keputusan Presiden Prabowo Sangat Tepat
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengatakan kebijakan pemberian THR ini merupakan langkah positif yang sangat dinantikan oleh para pekerja di Indonesia.
Pengemudi Ojol Dapat THR, PKS Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo
Diketahui arahan pemberian bonus hari raya untuk pengemudi ojek dan kurir online disampaikan Presiden Prabowo usai pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
Revisi UU TNI, DPR: Cegah Intervensi Militer di Ranah Pemerintahan
Syamsu menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara optimalisasi peran TNI dan prinsip supremasi sipil dalam isu perluasan penempatan TNI di ranah sipil.
Umumkan THR dan Gaji 13 ASN, TNI-Polri, Prabowo: Semoga Membantu Kebutuhan Mudik Lebaran
Presiden menyebut THR bagi aparatur negara akan dicairkan dua minggu sebelum Idulfitri, mulai Senin mendatang, sementara gaji ke-13 dibayarkan pada Juni 2025.
Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Mendes Yandri Laporkan Oknum ke Jaksa Agung
Mendes PDT Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria melaporkan dugaan penyimpangan dana desa oleh oknum tak bertanggung jawab ke Jaksa Agung.
Kritik Kebijakan Distribusi Pupuk, DPR: Amran Sulaiman Tak Paham Visi Presiden
Firman Soebagyo menyoroti keputusan pemerintah yang menghapus distributor pupuk dan menyerahkan distribusi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
DPD Minta Presiden Prabowo Cabut Kebijakan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
Anggota Komite III DPD RI mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan penundaan dan mengembalikan jadwal pengangkatan sesuai rencana awal.
Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 Ditunda, DPD Sebut Pemerintah Melanggar UU ASN
Anggota DPD RI Destita Khairilisani menegaskan penundaan pengangkatan CASN, PPPK, dan PNS berpotensi melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
