Mayor Laut (P) Firman Cahyadi menjadi lulusan terbaik dan berhasil menyisihkan 299 perwira peserta dari 16 negara dalam program MSCN T.A 2022–2025.
Posts published in “TNI”
Oleh menekankan pentingnya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan rekrutmen dan pembentukan batalyon baru.
Sugeng Teguh Santoso, menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam Perpres tersebut tidak memiliki dasar kedaruratan dan justru melanggar ketentuan UUD 1945.
Dikreg seskoad ini berlangsung selama 16 minggu sejak dibuka pada 21 Januari 2025 dan diikuti oleh 270 perwira siswa (pasis) dari dalam dan luar negeri.
Ardi Manto mengatakan belum ada realitas ancaman terhadap keamanan nasional terkait dengan kondisi kejaksaan yang mengharuskan Presiden membuat perpres.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Kemananan menilai penerbitan Perpres 66/2025 membuka ruang kembalinya dwifungsi TNI.
Kehadiran TNI untuk memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa dimanipulasi oleh kelompok separatis OPM.
Deng Ical menilai langkah tersebut tidak melanggar aturan. Sebab, personel TNI nantinya hanya akan melakukan pengamanan, bukan ikut dalam penanganan kasus.
Oleh Soleh menegaskan bahwa TNI harus memiliki loyalitas tunggal kepada negara, bukan kepada orang lain. Anggota TNI tidak boleh memiliki loyalitas ganda.
Kang Oleh mengatakan pihaknya mengusulkan agar kenaikan kesejahteraan prajurit TNI bisa dipercepat. Hal ini dapat diusulkan melalui perubahan anggaran.
Oleh Soleh menegaskan bahwa kerja sama TNI - sipil harus tetap mengacu pada prinsip kepatuhan hukum untuk menghindari penyimpangan peran institusi militer.
Menurut Gus Hilmy, RUU TNI memberikan peluang bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga sipil, termasuk di pemerintahan daerah.
Taufiq mengatakan UU TNI bertujuan menciptakan kejelasan posisi TNI sebagai militer yang profesional dan proporsional dalam konteks negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil.
Di satu sisi, perpanjangan masa dinas dinilai memberi ruang bagi stabilitas struktural. Di sisi lain, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran terkait regenerasi dan penyegaran di tubuh TNI.
Lima poin itu disampaikan Andina Thresia saat Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dalam rangka membahas pembicaraan tingkat I RUU TNI.
Poros Alumni UIN Ciputat menyerukan bahwa DPR seharusnya mengevaluasi dan mempertanyakan TNI aktif yang masuk ke jajaran eksekutif dan menduduki jabatan sipil.
Sikap resmi Fraksi PKB itu disampaikan Oleh Soleh dalam rapat pengambilan suara tingkat I terhadap revisi UU TNI di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Revisi UU TNI berpotensi mengancam supremasi sipil, mempolitisir militer, serta mengabaikan masalah integritas dan akuntabilitas internal TNI.
Perluasan ini disebut akan mengaburkan ranah sipil dan militer dalam tubuh kementerian dan lembaga. Pasalnya, hal ini akan merusak sistem merit dan karier ASN.
Hal ini dikarenakan TNI saat ini sudah terbebas dari pengaruh kekuasaan sebagaimana era sebelum reformasi, yang pada saat itu kekuasaan tidak dibatasi.
Menurut anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian, revisi UU TNI berpotensi mengancam demokrasi, meritokrasi, dan supremasi sipil di Indonesia.
Menurut Jazilul Fawaid, jika ada prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil maka dia harus mengundurkan diri atau pensiun demi menjaga profesionalitas TNI.
Syamsu menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara optimalisasi peran TNI dan prinsip supremasi sipil dalam isu perluasan penempatan TNI di ranah sipil.
Menurutnya, hal ini menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan peran prajurit TNI.
Al Araf menegaskan bahwa pengangkatan prajurit aktif TNI menjadi Direktur Utama Bulog semakin mempertegas kembalinya dwifungsi TNI, seperti pada masa Orde Baru.
Al Araf menilai bahwa pengangkatan prajurit aktif TNI sebagai Dirut Bulog telah menyalahi prinsip demokrasi dan mencederai semangat reformasi.
Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengapresiasi dan berterima kasih atas prestasi dan kontribusi yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran pegawai Kemhan.
Kodam VI/Mlw dan seluruh jajarannya mengadakan anjangsana kepada keluarga besar Kodam VI/Mlw yang terbaring sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rawat jalan, serta para veteran dan beberapa panti sosial
Kodam VI/Mlw menggelar sosialisasi komponen pendukung tahun anggaran 2024, yang digelar di Balai Sudirman, Kodam VI/Mlw, pada Kamis (27/6/2024).