PROTIMES.co – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkritik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan meminta pemerintah mengutamakan efisiensi anggaran. Pandangan itu disampaikan dalam diskusi bersama Panji Pragiwaksono dan Andini.
Ahok menilai kenaikan pajak yang dibebankan kepada konsumen dapat mendorong harga barang naik dan membebani masyarakat. Ia juga menyoroti persaingan produk lokal dengan barang impor murah, serta menyebut sejumlah pabrik dan gudang beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan.
Namun, ketentuan PPN yang berlaku sejak 2025 menetapkan tarif 12 persen untuk barang dan jasa mewah. Untuk barang dan jasa nonmewah, pemerintah menggunakan dasar pengenaan pajak 11/12 sehingga tarif efektifnya tetap 11 persen.
Ahok Usulkan Efisiensi, Bukan Menambah Beban
Menurut Ahok, pemerintah sebaiknya mencari penghematan dan meningkatkan pendapatan sebelum menambah beban masyarakat. Ia menyoroti pembentukan lembaga serta penambahan pegawai yang, menurutnya, dapat memperbesar belanja negara.
Ia juga menceritakan pengalamannya di Pertamina dengan tiga pendekatan: penghematan biaya (cost saving), peningkatan pendapatan (revenue enhancement), dan pencegahan potensi kerugian (cost avoidance). Ahok menyebut Pertamina mencatat laba bersih sebesar US$4,77 miliar pada periode yang dibahas. Angka dan konteks tahun tersebut merujuk pada pemaparannya dalam diskusi; Pertamina juga pernah melaporkan laba bersih 2023 sekitar US$4,7 miliar.
Soroti Kewenangan Presiden dan Pemberantasan Korupsi
Dalam diskusi tersebut, Ahok turut menyinggung besarnya peran Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Ia mendorong langkah yang lebih kuat untuk menelusuri asal-usul kekayaan pejabat dan merampas aset hasil korupsi, termasuk melalui aturan yang dinilainya diperlukan.
Ahok juga mengusulkan evaluasi sistem pemilu agar wakil rakyat lebih bertanggung jawab kepada konstituen. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana kampanye.
Kepercayaan Publik Dinilai Penting
Ahok mengingatkan bahwa hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem politik dapat menjadi persoalan serius. Ia menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keberanian untuk menyuarakan keadilan serta kemanusiaan.
Pandangan tersebut disampaikan sebagai kritik dan usulan Ahok dalam diskusi. Penerapannya membutuhkan pembahasan kebijakan dan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Be First to Comment