PROTIMES.CO – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan pentingnya dialog untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di tanah Papua.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM dengan pemerintah daerah Papua Barat Daya dan Maybrat di Sorong, Rabu (23/4/2025).
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menegaskan bahwa tanah Papua membutuhkan keberanian untuk berdialog, bukan untuk saling membunuh.
“Banyak kasus konflik di dunia mengajarkan tidak ada penyelesaian konflik tanpa kesediaan berdialog,” tegas Munafrizal.
Dalam kesempatan tersebut, Munafrizal juga menyoroti persoalan pengungsi di Kabupaten Maybrat yang menjadi keprihatinan serius.
Menurutnya, kebutuhan hidup dasar dan hak-hak asasi para pengungsi harus segera dipenuhi oleh negara sebagai langkah awal penyelesaian.
“Papua yang semua warganya merasa aman, adil, sejahtera, dan bahagia akan dapat terwujud dengan semangat kemanusiaan universal dan perdamaian abadi,” ujarnya.
Hingga saat ini, sebanyak 1.048 kepala keluarga (KK) dari Distrik Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya telah kembali ke kampung halaman mereka. Sebelumnya, tercatat 1.220 KK menjadi pengungsi akibat konflik sosial tahun 2022.
Munafrizal pun mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mampu memulihkan sebagian besar pengungsi.
Ia juga mengingatkan bahwa menghentikan spiral kekerasan adalah syarat utama untuk menciptakan kehidupan damai di Papua.
Ia mengajak semua pihak untuk menghargai hak hidup manusia dan memperjuangkan masa depan lebih baik bagi anak-anak Papua.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis, Fajrimei A. Gofar, menyebutkan bahwa MBG membutuhkan pendekatan khusus mengingat kondisi geografis Papua Barat Daya yang terdiri dari pulau-pulau kecil.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
