PROTIMES.CO – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto mengatakan kepercayaan masyarakat kepada Pertamina turun akibat dugaan korupsi BBM jenis Pertamax yang merugikan negara sekitar Rp193,7 triliun.
Oleh karena itu, tuturnya, Pertamina perlu menuntaskan persoalan tersebut kepada publik.
“Saya berharap ada implementasi dari sejumlah rencana Pak Dirut, sehingga bisa mengembalikan lagi kepercayaan publik,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Plt. Dirut PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dan lainnya di Komisi VI DPR, Selasa (11/3/2025).
Lebih jauh, politisi muda Partai Golkar itu berharap ada penjelasan dalam rapat RDP ini dari Pertamina terkait kasus tersebut.
“Namun sayangnya tidak ada sama sekali. Memang tidak ada dalam agenda RDP ini, namun saya berharap ada penjelasan. Saya coba buka beberapa data yang sudah viral. Misalnya ada sembilan tersangka, dan (anehnya) dirut semuanya,” ujarnya lagi.
Dikatakan Nando–sapaan akrabnya, ia mengaku kaget saat mendapat informasi-informasi dari media sosial, yang menyebut bahwa kasus itu menyangkut pengaturan tender di Pertamina yang diduga berlangsung sejak jaman Orba.
“Ini jadi pertanyaan publik, kok baru ketahuan sekarang? Ini dugaan korupsinya banyak sekali. Jadi mohon dijelaskan secara tuntas,” paparnya.
Bahkan, lanjut Nando, beredar pula di media sosial yang menyebutkan hanya ganti pemain di Pertamina yang mau korupsi. Hal-hal seperti ini, katanya, harus diluruskan.
“Entah maksudnya apa ini dengan pergantian pemain ini. Jadi saya minta kasus ini jangan terulang kembali. Jadi mohon perhatian serius,” terangnya lagi.
Legislator dari Dapil Jateng ini mencermati bahwa ada dugaan mismanajemen dari PT Pertamina.
“Karena Pertamina ini kan sebagai holding, sementara yang bermasalah atau yang bermain (korupsi) ini adalah anak-anak perusahaan (sub holding). Jadi peranan holding di mana? Ataukah tidak ada pengawasan?” paparnya.
Dalam hal ini, Nando mendesak agar para dirut yang sebelumnya harus dimintai pertanggungjawabannya.
“Ya, tolong Pak Simon tanyakan, bagaimana para direksi dan komisaris sebelumnya? Apalagi gajinya miliaran rupiah, jadi harus dipertanyakan mereka itu,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
