JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan penting terkait polemik hukum yang membelit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yusril menyoroti dua persoalan sekaligus, yakni peluang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran serta mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden benar-benar mengundurkan diri.
Dalam keterangannya, Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat secara langsung mengajukan PK terhadap putusan MA tersebut. Pasalnya, Gibran bukan merupakan pihak dalam perkara yang sebelumnya bergulir di MA.
Perkara tersebut melibatkan pihak penggugat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat.
Dengan demikian, menurut penjelasan Yusril, kewenangan untuk menempuh upaya hukum harus dilihat berdasarkan kedudukan para pihak yang terlibat dalam perkara, bukan semata-mata karena seseorang menjadi pihak yang terdampak oleh putusan.
Penjelasan ini menjadi perhatian setelah Gibran sebelumnya menyampaikan rencana untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
PK Bukan Jalur Langsung Gibran, Kemendikdasmen Jadi Sorotan
Yusril menegaskan bahwa putusan MA memiliki konsekuensi hukum terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.
Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi dan memerintahkan pembatalan serta pencabutan surat keterangan yang menjadi objek sengketa.
Menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara tersebut.
Sementara itu, pihak yang menjadi tergugat adalah pejabat di lingkungan kementerian yang menerbitkan surat keterangan tersebut.
Yusril juga menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tampaknya tidak akan mengajukan PK dan diperkirakan segera menindaklanjuti putusan MA setelah menerima salinan resmi.
Jika putusan tersebut telah dieksekusi, objek sengketa dalam perkara lain yang sedang berjalan di PTUN Jakarta juga berpotensi tidak lagi tersedia.
Situasi ini menambah kompleksitas persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.
Jika Gibran Resmi Mundur, Surat Pengunduran Diri Harus Disampaikan ke MPR
Selain persoalan PK, Yusril turut menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Gibran benar-benar memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut penjelasannya, pengunduran diri Wakil Presiden harus dilakukan melalui mekanisme resmi dengan menyampaikan surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Artinya, pernyataan niat mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto belum dengan sendirinya membuat jabatan Wakil Presiden menjadi kosong.
Harus ada proses formal sesuai ketentuan konstitusi.
Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diajukan dan diproses, MPR akan menjalankan mekanisme konstitusional untuk menangani kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Penjelasan Yusril ini menjadi penting karena polemik Gibran kini tidak hanya menyangkut persoalan administrasi pendidikan, tetapi juga mulai bersinggungan dengan dinamika politik dan ketatanegaraan.
Publik kini menantikan langkah berikutnya dari Gibran, sikap Kemendikdasmen terhadap putusan MA, serta perkembangan proses politik di DPR dan MPR.
Apakah polemik ini akan berakhir melalui jalur hukum atau justru berkembang menjadi persoalan politik yang lebih besar?.
Be First to Comment