PROTIMES.CO – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sejumlah anggota DPR RI mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyusul polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa dukungan terhadap pengajuan HMP telah melibatkan anggota dari mayoritas fraksi di parlemen.
Dalam perkembangan terbaru pada Selasa (10/11/2026), Mardani menyebut jumlah anggota DPR yang telah menandatangani dokumen pengusulan HMP mencapai sekitar 50 orang. Dokumen tersebut juga disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Sebelumnya, Mardani mengungkapkan bahwa lebih dari 25 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul. Jumlah tersebut terus bertambah seiring komunikasi politik lintas fraksi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi mulai memasuki pembahasan politik formal di parlemen.
Puan Maharani Terima Usulan, Mekanisme Konstitusi Jadi Penentu
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran.
Puan menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil DPR harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Pimpinan DPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi serta mempertimbangkan mekanisme yang berlaku.
Perlu dipahami, pengumpulan tanda tangan dan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti Wakil Presiden secara otomatis dapat diberhentikan.
Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden memiliki tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dengan demikian, perkembangan dukungan politik di DPR masih harus melewati proses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, situasi di sekitar Istana Wakil Presiden di Jakarta terus menjadi perhatian awak media yang memantau perkembangan isu tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai keputusan Gibran untuk mengundurkan diri maupun keputusan DPR untuk memberhentikannya.
Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada proses politik di parlemen dan mekanisme hukum tata negara yang berlaku.
Be First to Comment