Sinyal Gerindra Soal Pemakzulan Gibran? Pengamat Bongkar Peta Kekuatan HMP di DPR

PROTIMES.CO – Dinamika politik di DPR RI terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menjadi perhatian publik. Peta dukungan lintas fraksi hingga posisi Partai Gerindra menjadi sorotan dalam perkembangan isu tersebut.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Jayadi Hanan, dalam sebuah wawancara analisis politik mengulas perkembangan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan HMP tanpa harus terlebih dahulu melalui hak angket.

Menurut analisis yang disampaikan Jayadi, sejumlah kekuatan politik di parlemen memperlihatkan dorongan untuk membawa persoalan Gibran ke mekanisme konstitusional DPR.

Situasi ini membuat peta politik parlemen menjadi perhatian, terutama bagaimana sikap partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi usulan tersebut.

GERINDRA DISOROT, AKANKAH MENJADI PENGHALANG HMP GIBRAN?

Salah satu poin menarik dalam analisis Jayadi Hanan adalah posisi Partai Gerindra.

Sebagai partai utama pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Gerindra dinilai memiliki posisi strategis dalam menentukan dinamika politik di parlemen.

Jayadi menganalisis bahwa Gerindra tidak harus menjadi pihak yang memulai atau mendorong penggunaan HMP. Namun, sikap partai tersebut terhadap aspirasi lintas fraksi akan menjadi faktor penting dalam perkembangan proses politik.

Sementara itu, perkembangan pada 10 November 2026 menunjukkan bahwa Fraksi Gerindra belum menetapkan sikap resmi.

Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, menyatakan fraksinya masih menunggu arahan pimpinan dan akan membahas persoalan tersebut melalui rapat internal. Gerindra juga menyatakan menghormati hak konstitusional setiap anggota DPR.

Kondisi ini membuat sikap resmi Gerindra menjadi salah satu hal yang ditunggu dalam perkembangan wacana HMP terhadap Gibran.

Di sisi lain, anggota DPR Muhammad Khozin menyebut pembicaraan informal lintas fraksi telah mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Bahkan, sejumlah anggota DPR dikabarkan telah menandatangani dokumen pengusulan HMP.

Namun, dukungan informal maupun tanda tangan anggota DPR belum dapat disamakan dengan keputusan resmi lembaga DPR.

HMP Bisa Berujung ke MK, Pemakzulan Harus Melalui Proses Konstitusi

Dalam analisisnya, Jayadi juga membahas mekanisme konstitusional yang harus dilalui apabila DPR benar-benar menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.

Secara hukum, mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

Sementara Pasal 7B mengatur tahapan pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada MK, diperlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya dapat diteruskan melalui sidang paripurna DPR untuk mengajukan usul pemberhentian kepada MPR.

MPR kemudian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir sesuai persyaratan kuorum dan persetujuan yang ditentukan konstitusi.

Dengan demikian, penggunaan HMP bukan berarti Gibran otomatis diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden. Setiap tahapan tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan konstitusional.

Perkembangan sikap Gerindra, konsolidasi lintas fraksi, serta langkah resmi pimpinan DPR kini menjadi bagian penting dari dinamika politik nasional.

Publik pun menunggu apakah wacana HMP tersebut akan berkembang menjadi proses konstitusional di parlemen atau masih berhenti pada tahap penggalangan dukungan politik.