PROTIMES.CO – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut disinggung dalam pertemuan Kepala Negara bersama sejumlah mantan Kapolri di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco dalam konferensi pers yang membahas sejumlah perkembangan politik dan hukum nasional, termasuk agenda DPR, dinamika kebangsaan, serta pengusutan kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah mantan petinggi kepolisian.
Dasco menjelaskan, pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan Kapolri pada dasarnya merupakan agenda silaturahmi sekaligus penyampaian visi pembangunan nasional.
Namun, dalam pertemuan tersebut, persoalan dugaan penyadapan ilegal juga sempat menjadi bagian dari pembicaraan.
Keterangan itu memberikan penjelasan mengenai agenda pertemuan di Hambalang yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Dasco Ungkap Agenda Pertemuan di Hambalang
Dalam keterangannya, Dasco membenarkan adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan Kapolri yang turut didampingi Kapolri aktif serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri.
Menurut Dasco, Presiden memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menjalin silaturahmi, memaparkan visi dan misi pembangunan ekonomi, serta meminta dukungan terhadap program pemerintah.
Di tengah pembicaraan tersebut, kasus dugaan penyadapan ilegal juga sempat disinggung.
Meski demikian, Dasco tidak menyebutkan secara terperinci substansi pembahasan perkara tersebut maupun hasil pembicaraan yang berkaitan dengan proses hukum.
Dengan demikian, pertemuan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai rapat khusus untuk membahas perkara penyadapan.
Sebelumnya, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi perhatian nasional setelah kepolisian mengumumkan penetapan sejumlah tersangka.
Perkara itu turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.
Dugaan tindak pidana yang ditangani penyidik meliputi penyadapan tanpa prosedur yang sah, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Pemerintah sebelumnya telah meminta agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
DPR Buka Peluang Percepat RUU Penyadapan
Selain menjelaskan pertemuan di Hambalang, Dasco turut menanggapi kemungkinan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.
Menurutnya, wacana tersebut telah menjadi bagian dari komunikasi informal sejumlah fraksi di DPR.
Namun, keputusan mengenai percepatan pembahasan masih harus mempertimbangkan dinamika politik dan mekanisme resmi parlemen.
Dasco sebelumnya juga menyatakan bahwa DPR menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kasus dugaan penyadapan kepada kepolisian.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI diminta melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan penyidikan.
Pembahasan RUU Penyadapan menjadi relevan karena menyangkut batas kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyadapan, prosedur perizinan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hak privasi masyarakat.
Pengaturan yang jelas diperlukan agar kewenangan penyadapan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan.
Di sisi lain, pembentukan regulasi tersebut tetap harus melalui tahapan legislasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, dalam konferensi pers yang sama, Dasco juga menyinggung agenda pembukaan masa sidang DPR dan sejumlah aspirasi masyarakat mengenai isu wakil presiden.
Ia menjelaskan bahwa tindak lanjut berbagai aspirasi tersebut harus memperhatikan dokumen hukum yang relevan serta mekanisme kelembagaan DPR, termasuk rapat pimpinan dan Badan Musyawarah.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kasus dugaan penyadapan tidak hanya menjadi persoalan penegakan hukum, tetapi juga mendorong pembahasan mengenai pengawasan kewenangan penyadapan di Indonesia.
Penanganan perkara tetap berada di tangan aparat penegak hukum, sementara DPR menjalankan fungsi pengawasan dan mempertimbangkan kebutuhan penguatan regulasi.
Seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Be First to Comment