PROTIMES.co — Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai standar keamanan pangan dan pengawasan dapur penyedia makanan.
Ahli gizi masyarakat dr. Tan Shot Yen menilai persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak seharusnya hanya berujung pada sanksi administratif. Jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pangan yang aman, menurutnya, proses hukum pidana perlu dipertimbangkan.
Pandangan tersebut mencuat di tengah sejumlah kasus dugaan keracunan yang melibatkan penerima manfaat MBG.
Menurut Tan Shot Yen, persoalan keracunan makanan tidak bisa hanya dilihat dari berapa lama makanan dikonsumsi setelah dimasak. Ada rantai keamanan pangan yang panjang, mulai dari kualitas bahan baku hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Bukan Sekadar Soal Makanan Terlambat Dimakan
Tan menyoroti pentingnya penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dalam seluruh proses penyediaan makanan.
Risiko dapat muncul sejak pengadaan bahan pangan, termasuk penggunaan bahan yang kualitasnya buruk, proses penyimpanan, kemungkinan kontaminasi silang, hingga kondisi tempat penyimpanan.
Bahkan, menurutnya, lokasi penyimpanan yang tidak higienis serta holding time atau waktu tunggu makanan yang terlalu lama dapat menjadi bagian dari rantai risiko keamanan pangan.
Karena itu, penyebab dugaan keracunan tidak semestinya langsung diarahkan hanya pada waktu konsumsi makanan.
“Keracunan bukan hanya soal makanan dimakan beberapa jam setelah dimasak,” menjadi salah satu poin yang ditekankan dalam pandangannya.
Tan juga menyinggung risiko toksin tertentu yang dapat muncul akibat penanganan dan penyimpanan makanan yang tidak tepat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan, termasuk penurunan kesadaran atau somnolen.
Istilah somnolen sendiri berbeda dengan anggapan awam mengenai “hilang ingatan”. Somnolen lebih berkaitan dengan kondisi seseorang yang mengalami penurunan tingkat kesadaran atau rasa kantuk berat.
Pengawasan SPPG Dinilai Harus Lebih Berani
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah hubungan antara pengawas dengan pengelola atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tan Shot Yen menilai terdapat persoalan budaya ewuh pakewuh, ketika koordinator maupun tenaga pengawas gizi merasa sungkan atau segan memberikan teguran kepada pihak yang seharusnya diawasi.
Situasi tersebut berpotensi menjadi masalah apabila kepentingan efisiensi atau keuntungan lebih diutamakan dibandingkan standar keamanan pangan.
Menurutnya, pengawasan harus memiliki posisi yang kuat untuk menghentikan praktik yang tidak memenuhi standar, tanpa tekanan dari kepentingan pihak tertentu.
Pembenahan juga perlu mencakup peningkatan higienitas dan etos kerja para pekerja SPPG, pengawasan bahan baku, penyimpanan, proses memasak hingga distribusi makanan.
Tan bahkan mengusulkan agar rantai distribusi diperpendek. Salah satu gagasannya adalah mendekatkan dapur penyedia makanan ke sekolah atau memberdayakan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem penyediaan makanan, sehingga proses distribusi dapat lebih terkendali.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan kepada siswa.
Makanan bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi. Jika pengawasan lemah dan terjadi pelanggaran yang membahayakan penerima manfaat, evaluasi tidak cukup berhenti pada pemberian sanksi administratif.
Pemerintah perlu memastikan setiap mata rantai penyediaan makanan memenuhi standar keamanan pangan agar program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak tidak justru menimbulkan risiko kesehatan.
Be First to Comment