PROTIMES.co — Rentetan kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong Partai Gerindra meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Juru Bicara Gerindra sekaligus anggota DPR, Kamrussamad, menegaskan partainya tetap mendukung tujuan besar program MBG. Namun, dukungan tersebut tidak berarti menutup mata terhadap persoalan keamanan pangan yang terjadi di lapangan.
Menurut Kamrussamad, evaluasi internal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa sekitar 80–90 persen kasus yang terjadi dipicu ketidakpatuhan SPPG terhadap standar operasional prosedur (SOP) higienitas dan sanitasi.
Temuan tersebut dinilai harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai penyediaan makanan MBG.
Gerindra Minta SPPG Pelanggar SOP Diberhentikan Permanen
Gerindra mendorong BGN tidak sekadar memberikan teguran atau penghentian sementara terhadap SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan.
Kamrussamad meminta SPPG yang melakukan pelanggaran serius dan berulang dapat diberhentikan secara permanen.
Menurutnya, kualitas dan keamanan makanan harus menjadi syarat mutlak karena penerima manfaat program MBG sebagian besar merupakan anak-anak sekolah.
Selain SPPG, pengawasan juga harus menyasar pemasok bahan baku. Pihak yang terbukti lalai menyediakan bahan makanan yang tidak memenuhi standar harus ikut dimintai pertanggungjawaban.
Polisi dan Kejaksaan Diminta Proaktif
Gerindra juga mendorong aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk tidak pasif apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum dalam kasus keracunan MBG.
Jika hasil penyelidikan membuktikan adanya kelalaian yang memenuhi unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai keselamatan anak dikalahkan oleh alasan efisiensi maupun kepentingan bisnis,” ujarnya.
Korban Keracunan Didorong Dapat Kompensasi
Tidak hanya soal sanksi, Gerindra juga mendorong pemerintah membuat regulasi khusus mengenai kompensasi bagi korban keracunan MBG.
Kompensasi tersebut dapat mencakup biaya penanganan medis secara menyeluruh, bantuan materiil bagi keluarga korban, hingga dukungan pemulihan trauma bagi anak-anak yang terdampak.
Skema tersebut dinilai penting agar keluarga korban tidak harus menanggung sendiri dampak yang muncul akibat persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Program MBG merupakan kebijakan berskala nasional yang menyentuh jutaan penerima manfaat. Karena itu, standar keamanan pangan tidak boleh menjadi aspek sekunder.
Pemerintah dinilai perlu memastikan setiap SPPG memenuhi standar higienitas dan sanitasi, sekaligus memiliki sistem pengawasan yang mampu mendeteksi pelanggaran sebelum makanan sampai ke tangan siswa.
MBG harus bergizi, tetapi yang paling utama: makanan tersebut harus aman. Jika pelanggaran terbukti membahayakan anak-anak, sanksinya harus tegas dan pertanggungjawabannya jelas.
Be First to Comment