Nyoman Parta menegaskan bahwa sesungguhnya sebuah pulau adalah milik negara. Jadi, apabila sampai benar terjual, maka itu adalah kesalahan pemerintah.
Posts tagged as “NUSRON WAHID”
Pelantikan kali ini berlangsung secara hybrid, sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN.
Menteri Nusron menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari langkah strategis dalam memperkuat kinerja kementerian.
Nusron menekankan bahwa program Sekolah Rakyat adalah salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang harus dieksekusi dengan cepat dan tepat.
Menteri Nusron mengingatkan agar proses pengadaan lahan Sekolah Rakyat tidak menyentuh LP2B demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan.
Dalam dialog di Jawa Tengah, Nusron menekankan urgensi penyelesaian sertifikasi tanah sebagai langkah strategis menghindari konflik agraria di masa depan.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan bahwa pengelolaan tanah negara, khususnya tanah wakaf, harus diarahkan untuk mendukung kemakmuran rakyat.
Salah satu langkah utama dalam mengatasi banjir adalah penertiban badan dan sempadan sungai yang kini banyak diduduki bangunan, baik legal maupun ilegal.
Rencana penanganan banjir di wilayah Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, difokuskan pada ketersediaan lahan untuk revitalisasi situ dan penertiban sempadan sungai.
Gubernur Pramono menegaskan bahwa semua hambatan yang sebelumnya mengganjal proyek normalisasi sungai Ciliwung ini telah berhasil diselesaikan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa normalisasi sungai Ciliwung sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat solusi banjir.
Percepatan proses sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian ATR/BPN dinilai dukungan konkret pemerintah terhadap pemanfaatan aset wakaf untuk kemaslahatan umat.
Menteri Nusron menyatakan bahwa redistribusi tanah merupakan kunci untuk menciptakan keadilan agraria dan memastikan tanah dapat dikelola secara produktif.
Menteri Nusron menekankan bahwa tanah wakaf bukan hanya untuk tempat tinggal atau ibadah, melainkan bisa menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan kekhawatirannya atas rendahnya capaian RDTR di Jatim yang baru mencapai 19% dari target 464 kawasan.
Nusron menjelaskan bahwa kebijakan Kementerian ATR/BPN tetap konsisten: semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan tanpa terkecuali.
Kasus Pagar Laut ini mencakup 280 sertifikat. Dari jumlah tersebut, 222 sertifikat berada di luar garis pantai dan masuk dalam daftar pembatalan.
Pagar laut di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan karena adanya dugaan penyalahgunaan aturan pertanahan yang berujung pada kepemilikan lahan di wilayah perairan.
Nusron menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan pagar laut secara transparan dan adil sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo.
Nusron menegaskan bahwa data sertifikat elektronik disimpan di lima data center berbeda dan dilindungi oleh sistem keamanan tingkat tinggi.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa informasi yang menyebut sertifikat elektronik rentan dibobol adalah tidak benar dan menyesatkan.
Penantian sejak Tahun 1989, Skema HGB di Atas HPL Jadi Solusi bagi Warga Kampung Nelayan Muara Angke
Penantian sejak Tahun 1989, Skema HGB di Atas HPL Jadi Solusi bagi Warga Kampung Nelayan Muara Angke
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan lima Sertifikat HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 54/Jakarta Utara milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa percepatan proses pendaftaran tanah ulayat penting dalam menghindari konflik pertanahan di masa depan.
Dalam rapat bersama DPD RI, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan bahwa tanah ulayat yang sudah terdaftar dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi lokal.
Menteri Nusron bertemu langsung dengan masyarakat untuk berdialog dan melihat lokasi penggusuran. Ia menyampaikan rasa simpatinya kepada para korban tergusur.
Anggota Komisi III DPR RI Gus Abduh menegaskan bahwa tindakan manipulasi data lahan dalam perkara pagar laut sangat merugikan masyarakat pemilik lahan.
Gus Abduh mengatakan, manipulasi data sertifikat tanah pagar laut yang berada di Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu tidak boleh dibiarkan.
PROTIMES.CO – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengingatkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk tidak mudah mempercayai jajaran di bawahnya lantaran banyaknya konflik tanah…
Nusron pun meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari kabar terkait sertifikat HGB untuk wilayah pagar laut misterius di Tangerang.
Dalam pertemuan tersebut, Pigai menyinggung persoalan sertifikasi hak tanah komunal atau hak milik bersama atas tanah untuk masyarakat hukum adat.
Dalam pertemuan itu, Menteri HAM Natalius Pigai membahas upaya penyelesaiaan sengketa tanah yang dapat dilakukan tanpa melanggar HAM.
JAKARTA,PROTIMES.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ingin mengoptimalkan peran Badan Bank Tanah dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo…