Transformasi Bulog dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pangan yang lebih baik dan lebih terjangkau.
Posts tagged as “Komisi IV DPR RI”
Firman menilai penunjukan Wamentan Sudaryono sebagai komisaris utama tidak hanya terjadi di PT Pupuk Indonesia, tetapi juga marak di berbagai BUMN lainnya.
Daniel Johan menegaskan bahwa pemberian izin tambang di kawasan seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius dan harus dipertanggungjawabkan.
Jaelani mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara intensif.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menekankan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa semata-mata dikomersialisasi, melainkan harus mengedepankan konservasi.
Alex Indra Lukman menilai Inpres Nomor 6 Tahun 2025 berpotensi menghancurkan harapan petani Indonesia yang terlanjur bermimpi jadi sejahtera.
Menurut Saadiah, kebijakan ‘tarif Trump’ akan berdampak langsung terhadap pelaku usaha dan nelayan, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Maluku.
Saadiah Uluputty mengatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan harus diwujudkan, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Maluku.
Firman Soebagyo mengatakan pinjaman luar negeri sebesar Rp6,5 triliun oleh KKP belum urgent dan hanya menambah beban utang negara pemerintahan Prabowo-Gibran.
Diketahui Prabowo menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Pemerintah disebut seharusnya memberikan concern penindakan dan pemberlakuan sanksi kepada perusahaan sawit yang menabrak aturan dan tak memproses izin tanam.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan tak adanya kejelasan pola penyerapan gabah oleh Bulog jelang panen raya membuat para petani khawatir.
Dengan temuan ladang ganja di kawasan Bromo, banyak masyarakat yang menduga ada permainan atau kongkalikong dalam penanaman ganja di daerah konservasi itu.
Diketahui PSN di Merauke terdiri dari perkebunan tebu dan program cetak sawah. Luas lahan yang digunakan dua proyek itu diperkirakan sekitar 2,29 juga hektare.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Perum Bulog mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah beras sisa impor tahun 2024 yang sudah berkutu.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyebut temuan 300 ribu ton beras berkutu sisa impor tahun 2024 menjadi pukulan bagi kebijakan pangan di Indonesia.
Alex menilai cara para menteri menyikapi temuan beras impor berkutu itu menandakan 'mahalnya' koordinasi di antara para pembantu Presiden Prabowo Subianto.
DPR menemukan 300 ribu ton beras berkutu sisa impor tahun 2024. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan beras berkutu tersebut masih layak dikonsumsi.
Fakta mengenai beras berkutu ini terungkap saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dengan dipimpin oleh Titiek Soeharto selaku ketua.
Usman Husin mengatakan target swasembada pangan di kawasan NTT sulit tercapai jika pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan irigasi di kawasan tersebut.
Firman Soebagyo menyoroti keputusan pemerintah yang menghapus distributor pupuk dan menyerahkan distribusi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Alex Indra Lukman meminta Kementerian Pertanian untuk tidak menerapkan efisiensi terhadap 'nasib' para penyuluh, terlebih menyangkut program swasembada pangan.
FOLU Net Sink 2030 sendiri adalah organisasi yang didirikan untuk mengkondisikan pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim di tahun 2030.
Sebagai alternatif yang lebih baik dan konstruktif, Saadiah menyarankan agar Bulog menggandeng organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna di setiap wilayah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan agar Bulog tidak membuat tafsiran yang salah terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Anggota komisi IV DPR RI Riyono menyambut baik rencana Presiden Prabowo membentuk Kopdes Merah Putih yang berfungsi menggerakkan ekonomi desa.
Saadiah menyebut kenaikan harga sembako menjelang dan selama bulan Ramadan adalah persoalan klasik yang terus berulang tanpa solusi yang menyeluruh.
Laporan Menteri KKP menjelaskan sejauh mana tindakan yang sudah diambil olehnya, dengan poin pentingnya adalah pelaku pembuat pagar laut sudah ditemukan.
Pengungkapan identitas pemilik pagar laut sepanjang 'setengah tol jagorawi' oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu disebut menghina akal sehat publik.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah menagih sanksi denda sebesar Rp48 miliar kepada pelaku pemagaran laut yang merugikan para nelayan.
Untuk memastikan stok pangan, Alex bersama jajaran Komisi IV DPR pun sudah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.
Firman Soebagyo mengapresiasi langkah pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Komisi yang dipimpin Legislator Titiek Soeharto itu tegas meminta pemerintah untuk memberi penjelasan jika K/L yang menjadi mitranya terkena efisiensi anggaran.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Rina Saadah mendesak pemerintah untuk berkomitmen menghentikan impor beras dari luar negeri.
Diketahui ada lima PSN yang akan dievaluasi. Salah satunya adalah proyek pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan PIK 2, Provinsi Banten.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menegaskan pihak yang bersalah dalam kasus pagar laut di Tangerang harus mengganti biaya pembongkarannya.
Pagar laut di Tangerang telah dibongkar dengan melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, Pemerintah Provinsi Banten, dan melibatkan 1.210 nelayan.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dilakukan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di wilayah khusus Jakarta.
Kendati demikian, Titiek Soeharto menegaskan bahwa pengungkapan kasus pagar laut di Tangerang tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian saja.
Firman mengaku kecewa dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena lamban menangani kasus pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten.
Daniel menegaskan pemerintah dan aparat harus tetap mengusut tuntas persoalan pagar laut tersebut.