Satgas Polri Gagalkan Peredaran Barang Elektronik Tanpa SNI di Tangerang
Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan barang elektronik tanpa SNI. Kerugian negara akibat peredaran barag ini mencapai Rp5,6 miliar.
Rokok Ilegal Beredar di Banten, Negara Rugi Rp 13,1 Miliar
Rokok ini diketahui menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan.
Penyelundupan Tali Kawat Baja Rugikan Negara Rp21,5 Miliar
Polri melalui Satgas Pengawasan Importasi Ilegal berhasil membongkar praktik penyelundupan tali kawat baja yang dilakukan PT Nobel Riggindo Samudra (NRS).
Polri Berhasil Bongkar Empat Kasus Penyelundupan
Keempat kasus penyelundupan tersebut meliputi tali kawat baja, rokok ilegal, barang elektronik tanpa SNI, serta suku cadang kendaraan palsu.
Soal Pagar Laut Bekasi, DPR Apresiasi Kinerja Menteri ATR/BPN
Anggota Komisi III DPR RI Gus Abduh menegaskan bahwa tindakan manipulasi data lahan dalam perkara pagar laut sangat merugikan masyarakat pemilik lahan.
Soal Manipulasi Data SHM Pagar Laut Bekasi, DPR: Tindak Secara Pidana
Gus Abduh mengatakan, manipulasi data sertifikat tanah pagar laut yang berada di Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu tidak boleh dibiarkan.
Pengecer Diizinkan Jual Gas LPG 3 Kg, DPR: Prabowo Berpihak pada Rakyat
Menurut Sartono Hutomo, anggota Komisi VI DPR RI, kebijakan presiden terkait gas LPG 3 kg adalah wujud nyata dari keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.
Temuan Ombudsman soal Pagar Laut, DPR: Harus Diusut Tuntas
Menurut Indrajaya, temuan Ombudsman bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pidana pagar laut secara nasional.
DPR: Penjualan Gas LPG 3 Kg Jangan Sampai Melebihi HET
Syafruddin mengatakan, harga jual gas LPG juga perlu diperhatikan dan jangan sampai melebihi jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ada di daerah.
Aturan Pembelian Gas LPG 3 Kg Dibatalkan, DPR: Harus Ada Pengawasan di Daerah
Syafruddin meminta tidak boleh ada penimbunan gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah, meskipun aturan baru telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto.
Opini
Penyelundupan Tali Kawat Baja Rugikan Negara Rp21,5 Miliar
Polri melalui Satgas Pengawasan Importasi Ilegal berhasil membongkar praktik penyelundupan tali kawat baja yang dilakukan PT Nobel Riggindo Samudra (NRS).
Polri Berhasil Bongkar Empat Kasus Penyelundupan
Keempat kasus penyelundupan tersebut meliputi tali kawat baja, rokok ilegal, barang elektronik tanpa SNI, serta suku cadang kendaraan palsu.
Soal Pagar Laut Bekasi, DPR Apresiasi Kinerja Menteri ATR/BPN
Anggota Komisi III DPR RI Gus Abduh menegaskan bahwa tindakan manipulasi data lahan dalam perkara pagar laut sangat merugikan masyarakat pemilik lahan.
Soal Manipulasi Data SHM Pagar Laut Bekasi, DPR: Tindak Secara Pidana
Gus Abduh mengatakan, manipulasi data sertifikat tanah pagar laut yang berada di Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu tidak boleh dibiarkan.
Pengecer Diizinkan Jual Gas LPG 3 Kg, DPR: Prabowo Berpihak pada Rakyat
Menurut Sartono Hutomo, anggota Komisi VI DPR RI, kebijakan presiden terkait gas LPG 3 kg adalah wujud nyata dari keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.
Temuan Ombudsman soal Pagar Laut, DPR: Harus Diusut Tuntas
Menurut Indrajaya, temuan Ombudsman bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pidana pagar laut secara nasional.
DPR: Penjualan Gas LPG 3 Kg Jangan Sampai Melebihi HET
Syafruddin mengatakan, harga jual gas LPG juga perlu diperhatikan dan jangan sampai melebihi jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ada di daerah.
Aturan Pembelian Gas LPG 3 Kg Dibatalkan, DPR: Harus Ada Pengawasan di Daerah
Syafruddin meminta tidak boleh ada penimbunan gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah, meskipun aturan baru telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran PU Dipangkas Rp81 T, DPR: Berpotensi Ciptakan Pengangguran Baru
Anggota Komisi V DPR RI Syaifuddin menilai, pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan berpotensi menciptakan pengangguran di berbagai daerah.
43 Tim Adu Kreativitas dalam Lomba Masak Nasi Goreng Nusantara yang Digelar Fraksi Gerindra
Kegiatan lomba masak ini juga menjadi momentum bagi Partai Gerindra untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pengembangan kuliner Nusantara.
