
DPR Minta Anak Papua Diberi Kuota Khusus Pendidikan Pariwisata
Selain mendorong kuota pendidikan, Chusnunia Chalim juga mengusulkan pendirian Poltekpar baru di Papua Barat Daya sebagai solusi jangka panjang.
Persis Tegaskan Penyembelihan Hadyu Wajib di Wilayah Tanah Haram
Ustaz Jeje menyebutkan, Tanah Haram disebut secara eksplisit dalam nash. Dan tidak ada qarinah yang membolehkan menyembelih hadyu selain di Tanah Haram.
DPR Dukung Presiden Prabowo Singkirkan Pejabat yang Tak Bisa Bekerja
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Haidar Alwi: Pidato Prabowo Adalah Titik Balik Menuju Indonesia yang Berdaulat
Di tengah ancaman ideologi transnasional, kebocoran anggaran, dan tantangan global, Prabowo hadir dengan suara tegas yang menunjukkan komitmen membenahi bangsa.
Buron Korupsi e-KTP Menolak Pulang, DPR: Negara Tidak Boleh Kalah
Paulus Tannos telah berstatus buron Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2021. Ia ditangkap di Singapura pada Januari 2025 atas permintaan pemerintah Indonesia.
MK: Negara Wajib Prioritaskan Anggaran Pendidikan Dasar Tanpa Pungutan
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus secara konkret diarahkan untuk menjamin hak pendidikan dasar tanpa pungutan, tanpa membedakan jenis sekolahnya.
Dana Pendidikan 20 Persen Harus Prioritaskan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta
Putusan ini mendorong perubahan paradigma perencanaan anggaran pendidikan nasional dan daerah agar lebih berpihak pada prinsip keadilan dan pemerataan akses.
MK: Wajib Belajar Gratis Berlaku untuk Sekolah Negeri dan Swasta
Putusan ini merespons permohonan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menggugat eksklusivitas pemenuhan wajib belajar di sekolah negeri.
FLPP Buka Lapangan Kerja dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti potensi serapan tenaga kerja dari program FLPP yang ditargetkan membiayai 350.000 unit rumah bersubsidi.
MK Putuskan Wajib Belajar Dasar Bebas Biaya Termasuk di Sekolah Swasta
MK menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin wajib belajar di jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta.
Opini
DPR Dukung Presiden Prabowo Singkirkan Pejabat yang Tak Bisa Bekerja
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Haidar Alwi: Pidato Prabowo Adalah Titik Balik Menuju Indonesia yang Berdaulat
Di tengah ancaman ideologi transnasional, kebocoran anggaran, dan tantangan global, Prabowo hadir dengan suara tegas yang menunjukkan komitmen membenahi bangsa.
Buron Korupsi e-KTP Menolak Pulang, DPR: Negara Tidak Boleh Kalah
Paulus Tannos telah berstatus buron Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2021. Ia ditangkap di Singapura pada Januari 2025 atas permintaan pemerintah Indonesia.
MK: Negara Wajib Prioritaskan Anggaran Pendidikan Dasar Tanpa Pungutan
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus secara konkret diarahkan untuk menjamin hak pendidikan dasar tanpa pungutan, tanpa membedakan jenis sekolahnya.
Dana Pendidikan 20 Persen Harus Prioritaskan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta
Putusan ini mendorong perubahan paradigma perencanaan anggaran pendidikan nasional dan daerah agar lebih berpihak pada prinsip keadilan dan pemerataan akses.
MK: Wajib Belajar Gratis Berlaku untuk Sekolah Negeri dan Swasta
Putusan ini merespons permohonan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menggugat eksklusivitas pemenuhan wajib belajar di sekolah negeri.
FLPP Buka Lapangan Kerja dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti potensi serapan tenaga kerja dari program FLPP yang ditargetkan membiayai 350.000 unit rumah bersubsidi.
MK Putuskan Wajib Belajar Dasar Bebas Biaya Termasuk di Sekolah Swasta
MK menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin wajib belajar di jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta.
Gubernur Pramono Berkomitmen Kembangkan Potensi Budaya Betawi
Budaya Betawi memiliki peran penting sebagai identitas kultural Jakarta. Oleh karena itu, budaya Betawi perlu dirawat, dilestarikan, dan dikembangkan.
DPD RI: Putusan MK soal Pendidikan Gratis Merupakan Tonggak Keadilan Sosial dan Kemenangan Konstitusi
Filep Wamafma mengapresiasi putusan MK yang menegaskan kewajiban negara untuk menggratiskan pendidikan dasar dan menengah selama sembilan tahun




















