Putusan MK soal Pemilu Dipisah, Peneliti BRIN: Harus Hadirkan Kebaruan Positif
Menurut Siti Zuhro, putusan MK perlu dilengkapi sehingga betul-betul bisa diterapkan secara baik dan membumi sampai di tataran paling bawah.
Perludem: Tindak Lanjut Putusan MK Ada di Tangan Pembentuk UU
Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang tengah diperbicangkan, pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah dengan jarak 2-2,5 tahuun.
Bawaslu: Pelaksanaan Pemilu Dipisah Harus Menunggu Perubahan UU Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pelaksanaan Putusan MK bernomor 135/PUU-XXII/2024 itu harus menunggu perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu.
Kemenko Polkam Ungkap Penyelundupan Rokok Rp97 M di Perairan Riau
Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenko Polkam mengapresiasi keberhasilan pengungkapan penyelundupan rokok ilegal di perairan Riau.
Dirjen PHPT: Tahun 2026 Momentum Masyarakat Sertipikatkan Tanahnya
Dirjen PHPT Asnaedi menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk segera mendaftarkan dan membuat sertifikat tanah.
Kemendag Permudah Perizinan Waralaba lewat Deregulasi, STPW Kini Bisa Diurus di Daerah
Kebijakan deregulasi ini merupakan bagian integral dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah dan kompetitif.
Pemerintah Umumkan Deregulasi Perdagangan, Menko Airlangga: Arahan Langsung Presiden Prabowo
Menurut Airlangga, deregulasi ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem usaha yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan investasi.
Kementerian HAM Turun Tangan Tangani Kasus Pembubaran Retret di Sukabumi
Retret siswa Kristen tersebut disebut dibubarkan oleh kelompok masyarakat yang menilai bangunan yang digunakan tidak memiliki izin untuk kegiatan ibadah.
Pemilu Dipisah, Ketua KPU Usul Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Opini
Bawaslu: Pelaksanaan Pemilu Dipisah Harus Menunggu Perubahan UU Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pelaksanaan Putusan MK bernomor 135/PUU-XXII/2024 itu harus menunggu perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu.
Kemenko Polkam Ungkap Penyelundupan Rokok Rp97 M di Perairan Riau
Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenko Polkam mengapresiasi keberhasilan pengungkapan penyelundupan rokok ilegal di perairan Riau.
Dirjen PHPT: Tahun 2026 Momentum Masyarakat Sertipikatkan Tanahnya
Dirjen PHPT Asnaedi menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk segera mendaftarkan dan membuat sertifikat tanah.
Kemendag Permudah Perizinan Waralaba lewat Deregulasi, STPW Kini Bisa Diurus di Daerah
Kebijakan deregulasi ini merupakan bagian integral dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah dan kompetitif.
Pemerintah Umumkan Deregulasi Perdagangan, Menko Airlangga: Arahan Langsung Presiden Prabowo
Menurut Airlangga, deregulasi ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem usaha yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan investasi.
Kementerian HAM Turun Tangan Tangani Kasus Pembubaran Retret di Sukabumi
Retret siswa Kristen tersebut disebut dibubarkan oleh kelompok masyarakat yang menilai bangunan yang digunakan tidak memiliki izin untuk kegiatan ibadah.
Pemilu Dipisah, Ketua KPU Usul Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Pulau di Bali Dikuasai WNA, Pakar Hukum: Pengkhianatan Terhadap Negara
Hudi Yusuf menegaskan, apabila benar ada WNA yang memiliki pulau di Bali, maka hal tersebut sudah dikategorikan kepada pengkhianatan terhadap negara.
