Kementerian UMKM Targetkan Transformasi Struktural Melalui RISE To IPO
RISE To IPO memiliki tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan literasi pasar modal, memberi strategi pendampingan, serta membuka peluang ke program IDX Incubator.
Wamen ATR/BPN: Penyelesaian Konflik Agraria Harus Libatkan Semua Pihak
Wamen Ossy menilai penyusunan roadmap bersama Komnas HAM akan menjadi langkah penting dalam menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh dan inklusif.
DPRD DKI Dorong Optimalisasi Aset untuk Tingkatkan PAD
Ketua DPRD DKI Jakarta Khorirudin menyebut kebijakan ini sejalan dengan upaya efisiensi anggaran dan pemanfaatan aset secara produktif.
Tolak Kebijakan Dedi Mulyadi, P2G Nilai Kelas Berisi 50 Siswa Tak Manusiawi
Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam hal ini bertentangan dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dan Keputusan BSKAP Nomor 071/H/M/2024.
Cak Imin: Pesantren Simpul Strategis Entaskan Kemiskinan
Cak Imin menyampaikan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas lokal, dengan pesantren sebagai salah satu pusat pemberdayaan.
Siaga 98 Sarankan Jokowi Tak Anggap Serius soal Isu Pemakzulan Gibran
Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, mengatakan Jokowi seharusnya melihat isu pemakzulan sebagai bentuk kritik kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Soal Isu Ijazah Palsu-Pemakzulan Gibran, Siaga 98: Jokowi Lemparkan Isu Tidak Berdasar
Dalam hal ini, Siaga 98 meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memperlihatkan ijazah aslinya agar polemik ini segera berakhir.
I-EU CEPA Segera Diratifikasi, Rina Sa’adah: Peluang Meningkatkan Ekspor Produk Perikanan ke Eropa
Rina Sa’adah mengungkap bahwa segera diratifikasinya I-EU CEPA dapat menjadi peluang besar untuk Indonesia meningkatkan ekspor produk perikanannya.
Soal Larangan Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Diminta Patuhi Putusan MA
Putusan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki dasar hukum untuk melanjutkan ekspor pasir laut yang sebelumnya dimungkinkan melalui PP.
P2G Tawarkan Solusi Alternatif untuk Tangani Anak Putus Sekolah
Salah satu alternatif yang didorong Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) atau menambah rombongan belajar.
Opini
DPRD DKI Dorong Optimalisasi Aset untuk Tingkatkan PAD
Ketua DPRD DKI Jakarta Khorirudin menyebut kebijakan ini sejalan dengan upaya efisiensi anggaran dan pemanfaatan aset secara produktif.
Tolak Kebijakan Dedi Mulyadi, P2G Nilai Kelas Berisi 50 Siswa Tak Manusiawi
Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam hal ini bertentangan dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dan Keputusan BSKAP Nomor 071/H/M/2024.
Cak Imin: Pesantren Simpul Strategis Entaskan Kemiskinan
Cak Imin menyampaikan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas lokal, dengan pesantren sebagai salah satu pusat pemberdayaan.
Siaga 98 Sarankan Jokowi Tak Anggap Serius soal Isu Pemakzulan Gibran
Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, mengatakan Jokowi seharusnya melihat isu pemakzulan sebagai bentuk kritik kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Soal Isu Ijazah Palsu-Pemakzulan Gibran, Siaga 98: Jokowi Lemparkan Isu Tidak Berdasar
Dalam hal ini, Siaga 98 meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memperlihatkan ijazah aslinya agar polemik ini segera berakhir.
I-EU CEPA Segera Diratifikasi, Rina Sa’adah: Peluang Meningkatkan Ekspor Produk Perikanan ke Eropa
Rina Sa’adah mengungkap bahwa segera diratifikasinya I-EU CEPA dapat menjadi peluang besar untuk Indonesia meningkatkan ekspor produk perikanannya.
Soal Larangan Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Diminta Patuhi Putusan MA
Putusan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki dasar hukum untuk melanjutkan ekspor pasir laut yang sebelumnya dimungkinkan melalui PP.
P2G Tawarkan Solusi Alternatif untuk Tangani Anak Putus Sekolah
Salah satu alternatif yang didorong Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) atau menambah rombongan belajar.
P2G: Sekolah Swasta Bisa Gulung Tikar karena Kebijakan Gubernur Jabar
Menurut Satriwan, ini bukan hal baru. Dalam 5 tahun terakhir, minat siswa ke sekolah swasta terus menurun, namun diperparah dengan kebijakan Gubernur Jabar.
Komnas HAM: Konflik Agraria Harus Diselesaikan Berbasis HAM
Menurut Anis, konflik agraria berdampak langsung pada kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan.
