PROTIMES.CO – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) secara komprehensif dan holistik.
Banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek yang terjadi dalam tiga hari terakhir ini harus menjadi perhatian serius. Hal ini dikarenakan banjir yang selalu berulang setiap tahunnya itu belum ada penyelesaian yang holistik.
“Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat legacy penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dengan pimpin kebijakan yang holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir,” kata Khozin di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Menurut politisi PKB ini, penanganan banjir di wilayah Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral yang basisnya wilayah dengan dasar kebijakan kepala daerah. Menurut dia, penanganan banjir di Jabodetabek harus dilakukan dalam komando Pemerintah Pusat.
“Apalagi dalam Pasal 53 ayat (4) huruf d UU No 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disebutkan kawasan Aglomerasi yang terdiri dari Jabodetabekjur di antaranya dimaksudkan untuk akselerasi penanggulangan banjir,” tambah Khozin.
Meskipun UU tersebut belum efektif berjalan lantaran belum diterbitkan Keppres Pemindahan Ibukota, anggota DPR dari Dapil Jatim IV (Jember & Lumajang) ini menyebut Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan tidak hanya terbatas pada urusan banjir saja.
“Penanganan banjir harus dari hulu. Seperti soal alih fungsi lahan yang salah satunya menjadi pemicu banjir bandang di Bogor,” cetus Khozin.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozini Jember ini juga menyoroti tentang perizinan pendirian perumahan dan pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek yang harus dipastikan sesuai dengan peruntukan.
“Perlu audit perizinan pendirian perumahan dan pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak,” tegas Khozin.
Dia menyebutkan saat ini menjadi momentum pemerintahan Prabowo Subianto untuk menuntaskan persoalan banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek yang telah merugikan masyarakat.
“Kita sangat prihatin dengan banjir yang menimpa masyarakat di Jabodetabek, apalagi di saat bulan Ramadan. Saat ini momentum Pemerintahan Prabowo membereskan masalah klasik dan krusial ini,” tandasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
