PROTIMES.CO – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelum proses penyampaian surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Gibran diketahui telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan niat pengunduran dirinya.
Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika politik yang berkembang, terutama setelah muncul persoalan terkait dokumen pendidikan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
Sehari kemudian, Rabu (11/11/2026), Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Gibran Dikabarkan Akan Datangi Gedung MPR
Perkembangan terbaru muncul pada Kamis (12/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR sekitar pukul 11.00 WIB.
Informasi tersebut disampaikan Habiburokhman saat memimpin rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman mempersilakan anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman untuk berbicara lebih awal karena harus menghadiri agenda di MPR.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga membenarkan bahwa pimpinan MPR telah menerima informasi mengenai rencana kedatangan Gibran dan bersiap menerima Wakil Presiden tersebut.
Meski demikian, hingga informasi terakhir yang tersedia, belum ada konfirmasi resmi dari Ketua MPR Ahmad Muzani mengenai penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
Hak Menyatakan Pendapat DPR Tetap Jadi Sorotan
Rencana pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan hak tersebut terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan agenda pembahasan HMP tetap berjalan dan dijadwalkan diumumkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Namun, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar diproses secara resmi, mekanisme HMP berpotensi kehilangan objek pembahasan dan penyelesaian persoalan akan mengikuti ketentuan konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Perkembangan ini menjadi babak penting dalam dinamika politik nasional. Publik kini menantikan kepastian mengenai status surat pengunduran diri Gibran serta langkah konstitusional yang akan diambil oleh MPR dan DPR RI.
Be First to Comment