PROTIMES.CO – Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (Persada) 212 menyatakan sikap bersama untuk terus mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Sejumlah tokoh, ulama, habaib, dan perwakilan organisasi masyarakat Islam hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketua Umum FPI Habib Muhammad Alatas menegaskan pihaknya akan terus mengupayakan pemakzulan Gibran bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan 212.
Menurutnya, DPR dan seluruh partai politik perlu segera menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
“Kami umat Islam dengan seluruh para tokoh, para alim ulama, terkhusus Gerakan 212, tetap akan berupaya dan mengusahakan untuk terus makzulkan Gibran,” ujar Habib Muhammad Alatas.
FPI Desak DPR Segera Tindaklanjuti Pemakzulan
Dalam konferensi pers tersebut, FPI juga meminta anggota DPR RI tidak lambat merespons tuntutan yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat.
Habib Muhammad Alatas menilai parlemen memiliki peran penting dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan.
Sementara itu, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak mengungkapkan rencana pelaksanaan Ijtima Ulama pada akhir November 2026.
Forum tersebut akan menjadi ruang konsolidasi untuk merumuskan langkah berikutnya, termasuk agenda aksi lanjutan.
“Di Ijtima Ulama kita akan menyusun agenda-agenda aksi yang berjilid-jilid,” kata Yusuf Muhammad Martak.
Reuni Akbar 212 Digelar 2 Desember 2026
Ketua Umum Persada 212, Ahmad Shobri Lubis, menyampaikan bahwa Reuni Akbar 212 dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 di Jakarta.
Agenda tersebut diharapkan menjadi momentum konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Shobri mengajak masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Jakarta dan kawasan Jabodetabek, untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Ia juga menyebut pemakzulan Gibran sebagai salah satu tuntutan utama dalam gerakan yang akan dibangun menjelang Reuni 212.
Desakan tersebut muncul di tengah polemik hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan SMA yang menjadi perhatian publik.
Meski demikian, tuntutan organisasi masyarakat tersebut tidak serta-merta menjadikan Gibran kehilangan jabatannya. Pemakzulan wakil presiden harus melalui prosedur konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keputusan DPR yang menyatakan dimulainya proses pemakzulan Gibran berdasarkan tuntutan tersebut.
Be First to Comment