PROTIMES.CO — Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan nasional dalam aksi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut menyoroti penegakan hak asasi manusia (HAM), kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, ketimpangan pendidikan, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
Aksi ini berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa menilai sejumlah persoalan mendasar masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait perlindungan hak masyarakat, keadilan hukum, dan kesejahteraan sosial.
Dalam orasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa, massa mengangkat berbagai persoalan, termasuk penanganan kasus pelanggaran HAM, tragedi Kanjuruhan, serta dugaan teror terhadap jurnalis dan aktivis. Mereka juga menyoroti pentingnya menjaga ruang sipil agar masyarakat dapat menyampaikan kritik tanpa intimidasi.
Selain persoalan demokrasi dan HAM, mahasiswa menyinggung ketimpangan sosial serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka mendesak penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak tebang pilih.
Mahasiswa Soroti Kebebasan Sipil, KKN, dan Ketimpangan Pendidikan
Persoalan pendidikan turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa menyoroti mahalnya biaya pendidikan dan belum meratanya akses layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah pelosok serta kelompok rentan.
Mereka juga mengangkat kondisi anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena keterbatasan ekonomi. Bagi massa aksi, pemerataan pendidikan perlu menjadi prioritas agar kesempatan memperoleh pendidikan yang layak tidak hanya dinikmati masyarakat di wilayah perkotaan.
Di sektor ekonomi, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap daya beli masyarakat dan tekanan biaya hidup yang dirasakan kelompok menengah maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
Mereka menuntut pemerintah memperbaiki kebijakan ekonomi, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat diakses secara lebih merata.
Sejumlah persoalan tersebut juga masuk dalam tuntutan Komite Sadar, yang mencakup penanganan krisis lingkungan, perbaikan tata kelola ekonomi, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan KKN, dan penurunan biaya layanan dasar.
Komite Sadar Serukan Aksi Nasional 28 Oktober
Selain menyampaikan kritik melalui orasi, Komite Sadar menyerukan konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk menggelar aksi lanjutan di Jakarta pada 28 Oktober 2026.
Seruan tersebut ditujukan kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Mereka diharapkan dapat bergabung untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan demokrasi, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Rencana aksi lanjutan itu menjadi bagian dari upaya kelompok mahasiswa untuk mendorong agar berbagai tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai kritik di ruang publik, tetapi memperoleh tanggapan dari pihak yang berwenang.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM, perlindungan kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan menjadi sejumlah isu yang mereka dorong untuk mendapat perhatian.
Hingga berita ini disusun, rincian teknis pelaksanaan aksi nasional pada 28 Oktober, termasuk titik kumpul dan jumlah peserta, masih perlu dikonfirmasi kepada penyelenggara.
Aksi di Tugu Proklamasi tersebut memperlihatkan bahwa isu demokrasi, penegakan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan masih menjadi bagian dari ruang kritik mahasiswa terhadap kebijakan publik. Respons pemerintah terhadap aspirasi tersebut akan menjadi salah satu aspek penting dalam dialog antara negara dan masyarakat sipil.
Be First to Comment