Prabowo Minta Korporasi Terlibat Karhutla Diusut, 138 Tersangka Sudah Diproses

PROTIMES.co – Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti pada pelaku di lapangan.

Selain itu, Korporasi yang terbukti terlibat juga diminta diusut dan ditindak tegas.

Selain itu, Prabowo menyampaikan instruksi dalam rapat terbatas penanganan bencana. Rapat itu membahas perkembangan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, Senin, 7 September 2026.

Selain itu, Prabowo meminta jajaran terkait segera menelusuri identitas korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

Namun, Prabowo bahkan membuka kemungkinan pencabutan izin dan Hak Guna Usaha (HGU) apabila keterlibatan korporasi terbukti secara hukum.

Kapolri Laporkan 138 Tersangka dan 8 Korporasi

Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan kepada hadirin.

Selain itu, Polri telah menerima sekitar 200 laporan polisi terkait kasus karhutla.

Dari penanganan tersebut, sebanyak 138 tersangka telah ditetapkan. Selanjutnya, rinciannya, 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sementara 19 lainnya terkait kelalaian.

Selain pelaku perorangan, Polri juga tengah memproses delapan korporasi terkait dugaan keterlibatan dalam kasus karhutla.

Selanjutnya, Polri juga masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif untuk melihat kemungkinan adanya unsur pidana.

Prabowo: Jangan Berhenti pada Pelaku Lapangan

Agar transparan, Prabowo meminta aparat mengungkap siapa pihak yang berada di balik korporasi. Selain itu, apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam pembakaran hutan dan lahan, tindakan tegas perlu diambil.

Prabowo juga menyoroti kondisi lahan yang baru terbakar. Selain itu, kondisi itu kemudian dalam waktu singkat berubah menjadi kawasan perkebunan.

Menurut Prabowo, pola seperti itu perlu diselidiki secara serius.

Namun, hal ini perlu dipastikan: kebakaran terjadi secara sengaja dan ada keterlibatan korporasi.

Selain itu, Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diminta ikut mendalami persoalan tersebut.

Pemerintah juga menekankan pentingnya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.

Misalnya, Prabowo menambah sarana seperti helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, serta peralatan pendukung lainnya.

Penanganan karhutla kini tidak hanya diarahkan pada pemadaman.

Namun, fokusnya bergeser menuju pencegahan, penegakan hukum, dan pengungkapan pihak yang bertanggung jawab di balik kebakaran hutan dan lahan.