Daniel Johan Desak Karhutla Kalimantan Ditetapkan Bencana Nasional, Soroti Asap hingga Sekolah Libur
PROTIMES.CO– Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan itu muncul menyusul meluasnya kebakaran yang memicu kabut asap, mengganggu aktivitas warga, kesehatan, pendidikan hingga transportasi.
Daniel menilai kondisi Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan sudah semakin mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel dalam keterangan persnya, Jumat (21/8/2026).
Hotspot Karhutla Kaltim Capai 74 Titik
Kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan. Dampaknya mulai terasa melalui penurunan kualitas udara dan munculnya kabut asap pekat yang membatasi jarak pandang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebaran titik panas atau hotspot tertinggi berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Kalimantan Barat menyusul dengan 560 titik panas.
Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat 74 titik panas, sedangkan Kalimantan Utara terdapat tiga titik.
Daniel mengingatkan pemerintah agar data titik panas tidak hanya berhenti sebagai bahan pemantauan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Di sejumlah wilayah terdampak, kabut asap bahkan dilaporkan membuat jarak pandang turun drastis. Beberapa daerah mengalami jarak pandang yang sangat terbatas hingga mengganggu aktivitas masyarakat serta transportasi darat dan udara.
Asap Karhutla Ganggu Sekolah dan Picu ISPA
Daniel mengatakan dampak Karhutla kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah informasi yang beredar menunjukkan kabut asap mengganggu aktivitas anak-anak untuk pergi ke sekolah.
Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, sejumlah kegiatan belajar dilaporkan terdampak akibat memburuknya kualitas udara.
“Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” ujarnya.
Selain pendidikan, Karhutla juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kebakaran juga menyebabkan kerusakan ekosistem dan habitat satwa.
Kabut asap bahkan disebut telah berdampak hingga ke negara tetangga. Sejumlah sekolah di Malaysia dilaporkan ditutup sementara akibat gangguan kabut asap, sementara Singapura telah mengingatkan warganya terhadap potensi dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
DPR Desak Water Bombing dan Modifikasi Cuaca Dipercepat
Daniel meminta pemerintah mempercepat langkah penanganan dengan mengerahkan sumber daya secara lebih masif.
Ia mendorong penguatan operasi pemadaman melalui water bombing serta pengerahan tim darat gabungan yang melibatkan Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri, terutama pada titik kebakaran yang berpotensi meluas.
“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,” ucapnya.
Daniel juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi BNPB, BMKG dan BRIN.
Menurut dia, langkah tersebut perlu segera dilakukan selama masih tersedia potensi awan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
“Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” katanya.
Soroti Kesiapsiagaan Pemerintah Hadapi Karhutla
Politikus asal Kalimantan Barat itu turut mempertanyakan kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi Karhutla yang terjadi berulang hampir setiap tahun.
Menurut Daniel, pemerintah seharusnya memiliki mitigasi yang lebih matang sehingga penanganan tidak baru dilakukan secara besar-besaran setelah kebakaran meluas.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” tukasnya.
Di tengah keterbatasan penanganan di sejumlah daerah, masyarakat juga dilaporkan ikut bergerak membantu memadamkan api.
Daniel menyoroti aksi seorang remaja berusia 15 tahun bernama Rudiansyah di Palangkaraya yang disebut membantu ayahnya memadamkan kebakaran setiap pulang sekolah. Saat melakukan aksinya, remaja tersebut mengenakan kostum Superman.
Selain itu, Daniel menyebut kelompok masyarakat, termasuk kaum ibu, juga ikut terlibat dalam upaya pemadaman di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
“Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri menghadapi kebakaran yang berbahaya.
Minta Penegakan Hukum dan Anggaran Rp290,9 Miliar Dicairkan
Terkait penyebab Karhutla, Daniel meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai hingga menyebabkan kebakaran.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pembakaran lahan.
Di sisi lain, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan Karhutla yang telah dialokasikan negara.
Menurut dia, dana sebesar Rp290.901.300.000 perlu segera dicairkan agar operasi pencegahan dan pemadaman di lapangan tidak terkendala keterbatasan sumber daya.
“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkas Daniel.
Be First to Comment