Dudung Sidak Dapur MBG Jakarta, Dua SPPG Langsung Dicap “Tidak Layak”

PROTIMES.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Petamburan dan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan dalam program prioritas Presiden benar-benar berjalan sesuai aturan. Namun, hasil inspeksi justru menemukan sejumlah persoalan serius yang dinilai membahayakan kualitas makanan bagi anak-anak penerima manfaat.

Dalam sidak itu, Dudung menemukan area dapur dengan kondisi panas berlebih, sistem pengelolaan limbah atau IPAL yang tidak memadai, hingga penumpukan sampah selama sepekan yang berpotensi memicu pencemaran lingkungan.

Selain itu, area penyimpanan bahan pangan nabati dan hewani disebut masih digabungkan dalam satu gudang yang dinilai tidak sesuai standar keamanan pangan. Temuan tersebut langsung memicu evaluasi besar terhadap operasional MBG di berbagai daerah.

Audit Nasional Mulai Disiapkan

Dalam keterangannya kepada media, Dudung menyebut dua dapur yang diperiksa masuk kategori “Tidak Layak” dan harus segera mendapat tindakan cepat. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin program strategis nasional justru menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa penerima makanan.

Menurutnya, sertifikasi dapur MBG tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan wajib dipastikan memenuhi standar kesehatan secara nyata di lapangan.

“Sertifikat dan verifikasi ini tidak serta-merta secara administratif saja, tetapi diyakinkan betul terutama masalah faktor kesehatan,” kata Dudung.

Ia juga mengingatkan bahwa kelalaian kecil dalam pengelolaan dapur dapat berdampak fatal jika sampai memicu keracunan massal pada anak-anak sekolah. Pemerintah melalui KSP kini menyiapkan audit cepat nasional untuk mengklasifikasikan seluruh unit pelayanan MBG ke dalam kategori Layak Penuh, Layak Bersyarat, atau Tidak Layak.

Ancaman Penutupan Dapur Bermasalah

KSP juga meminta Badan Gizi Nasional segera mengambil langkah tegas terhadap unit pelayanan yang tidak mampu melakukan perbaikan fasilitas dalam waktu dekat.

Dudung menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar kesehatan harus ditutup demi melindungi keselamatan penerima manfaat program.

“Segera saya sarankan kepada BGN untuk segera ditutup saja ini. Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera akan ditutup,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga pelaksanaannya wajib transparan dan akuntabel.

“Ini uang rakyat, saya harus terbuka kepada rakyat sehingga rakyat juga tahu ini penggunaannya apakah betul-betul untuk menciptakan generasi penerus ke depan,” ujarnya.

Dalam sidak tersebut juga terungkap bahwa lebih dari 1.000 unit pelayanan MBG sebelumnya telah mengalami suspend akibat ketimpangan standar operasional. Pemerintah menilai langkah evaluasi menyeluruh diperlukan agar program strategis nasional ini tidak menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.