PROTIMES.CO – Gelombang tekanan terhadap Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud kembali membesar setelah Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut diserahkan langsung melalui Budi Satrio Djiwandono di Hotel Harris Samarinda pada 8 Mei 2026.
Dalam surat itu, aliansi menyoroti dugaan praktik KKN, dinasti politik, hingga penggunaan anggaran yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil. Aksi tersebut menjadi perhatian publik karena dilakukan oleh gabungan elemen masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, mahasiswa hingga pengemudi ojek online.
Perwakilan aliansi menyebut surat itu dibuat sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mereka menilai berbagai pengeluaran fantastis yang belakangan mencuat ke publik justru menimbulkan jarak antara pemerintah dan kondisi nyata masyarakat bawah.
“Kami berharap apa yang kami bawa dalam bentuk surat ini dapat dikirim langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Masalah KKN dinasti itu sangat kita tonjolkan karena sangat mengkhawatirkan masyarakat,” ujar perwakilan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Soroti Mobil Mewah dan Renovasi Rumah Dinas
Dalam isi surat terbuka tersebut, aliansi secara khusus menyoroti sejumlah pos anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Di antaranya pengadaan mobil mewah senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah dinas jabatan yang disebut hampir mencapai Rp25 miliar, hingga anggaran tim ahli yang diklaim menyedot Rp8,3 miliar per tahun. Isu itu dinilai semakin sensitif karena muncul saat masyarakat masih menghadapi persoalan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Aliansi menilai kebijakan tersebut menciptakan persepsi buruk di tengah masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi. Mereka menyebut gaya hidup mewah pejabat daerah berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan itu saya kira sudah tidak baguslah di mata masyarakat yang saat ini ekonomi tidak stabil, malah gubernurnya hidup mewah,” kata perwakilan aliansi.
Minta Presiden Turunkan KPK dan Kejagung
Dalam pernyataannya, massa aksi juga berharap Presiden Prabowo turun tangan dengan memerintahkan lembaga penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Kaltim. Mereka secara terbuka meminta keterlibatan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan penyimpangan yang disebut berkembang di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Saya harapannya lembaga hukum yang ada di republik ini, beliau bisa memerintahkan untuk masuk ke dalam Kaltim terutama untuk memeriksa gubernur kita. Memerintahkan langsung KPK dan Kejagung,” ujar perwakilan massa.
Di sisi lain, pihak gubernur disebut menilai aksi tersebut sebagai bagian dari residu politik Pilkada. Namun, tudingan itu dibantah oleh massa aliansi yang mengklaim gerakan mereka murni lahir dari keresahan masyarakat sipil.
Sementara itu, Budi Satrio Djiwandono menyatakan siap meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat pusat. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, ia disebut berjanji akan menyampaikan langsung suara masyarakat kepada staf kepresidenan dan Presiden Prabowo.
Be First to Comment