Mendes Yandri mengajak kepala desa untuk lebih melek teknologi, termasuk untuk meningkatkan produksi hasil bumi guna mensukseskan ketahanan pangan.
Posts tagged as “Tangerang”
PROTIMES.CO – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat penggunaan BBM rendah sulfur di Jabodetabek sebagai langkah…
Penggunaan BBM rendah sulfur merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan polusi udara dan memperbaiki kualitas lingkungan secara bertahap.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
Tindakan tegas Kementerian Perdagangan dalam mengawasi peredaran produk impor ilegal mendapat dukungan dari DPR RI, yang disampaikan oleh Darmadi Durianto.
Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengimbau agar pelaku usaha menaati aturan impor, termasuk sertifikasi, labelisasi, dan dokumen asal barang.
Dalam ekspose, Mendag Busan memaparkan temuan dugaan pelanggaran terhadap 1.680.047 buah produk impor asal Tiongkok dengan nilai mencapai Rp18,85 miliar.
Hasbi menilai masalah pagar laut ini telah berlarut-larut. Publik menanti keseriusan aparat penegak hukum untuk memproses dan menyelesaikannya.
Selain rute S61 (Alam Sutera-Blok M), Transjakarta juga menguji enam rute alternatif Transjabodetabek untuk memperluas jangkauan transportasi lintas kota.
Menurut Muhammad Khozin, penanganan banjir di Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral yang basisnya wilayah dengan dasar kebijakan kepala daerah.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda), untuk sigap membantu masyarakat dalam menghadapi banjir.
Pengungkapan identitas pemilik pagar laut sepanjang 'setengah tol jagorawi' oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu disebut menghina akal sehat publik.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah menagih sanksi denda sebesar Rp48 miliar kepada pelaku pemagaran laut yang merugikan para nelayan.
Nusron menjelaskan bahwa kebijakan Kementerian ATR/BPN tetap konsisten: semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan tanpa terkecuali.
Kasus Pagar Laut ini mencakup 280 sertifikat. Dari jumlah tersebut, 222 sertifikat berada di luar garis pantai dan masuk dalam daftar pembatalan.
Nusron menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan pagar laut secara transparan dan adil sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo.
Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan barang elektronik tanpa SNI. Kerugian negara akibat peredaran barag ini mencapai Rp5,6 miliar.
Menurut keterangan dari Ketua RW setempat, terdapat lebih dari 20 anak yang diduga menjadi korban pencabulan pelaku sejak tahun 2017 hingga 2024.
Berdasarkan laporan polisi, pelaku melakukan tindakan asusila terhadap tiga anak laki-laki di bawah umur di rumahnya di daerah Ciledug, Tangerang, Banten.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menegaskan pihak yang bersalah dalam kasus pagar laut di Tangerang harus mengganti biaya pembongkarannya.
Pagar laut di Tangerang telah dibongkar dengan melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, Pemerintah Provinsi Banten, dan melibatkan 1.210 nelayan.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dilakukan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di wilayah khusus Jakarta.
Kendati demikian, Titiek Soeharto menegaskan bahwa pengungkapan kasus pagar laut di Tangerang tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian saja.
Jazuli Juwaini mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan aparat gabungan untuk menindak tegas kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
Oleh menyebut pembangunan pagar laut adalah bentuk pelanggaran di wilayah laut, sehingga Bakamla harus ikut turun tangan dalam penegakan hukum di wilayah laut.
Dia mengapresiasi TNI AL yang mulai melakukan pembongkaran terhadap pagar laut. Aksi teserbut atas perintah langsung dari Presiden Prabowo.
Nusron pun meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari kabar terkait sertifikat HGB untuk wilayah pagar laut misterius di Tangerang.
Ghufroni menyampaikan tidak ada tindakan serius untuk menyelesaikan aktivitas pemagaran laut yang telah merugikan nelayan sejak dibacakannya surat somasi.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil. menyebut aktivitas pemagaran laut yang ada di Tangerang, Banten, diduga terancang secara sistematis dan terencana.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan dan Perikanan mengatakan pemagaran laut menimbulkan kerugian untuk masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.
Menurut Eka, pihak pemerintah daerah seharusnya mengetahui pembuatan pagar laut yang cukup panjang itu.
DPR RI akan memanggil pihak kepolisian untuk mendalami kasus pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten.
Daniel menegaskan pemerintah dan aparat harus tetap mengusut tuntas persoalan pagar laut tersebut.