PROTIMES.CO – Dugaan kerusakan lingkungan akibat operasi empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu…
Posts tagged as “Raja Ampat”
PROTIMES.CO – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri memastikan bahwa penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh…
PROTIMES.CO – Komnas HAM mengingatkan potensi konflik sosial yang semakin tajam akibat aktivitas pertambangan nikel di enam pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya.…
PROTIMES.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau kecil di…
Diketahui enam pulau kecil di Raja Ampat masing-masing dikuasai oleh lima perusahaan. Empat di antaranya telah memulai operasi penambangan nikel.
Keputusan Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat Wujud Komitmen Pemerintah Lindungi Alam Indonesia
Keputusan Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat Wujud Komitmen Pemerintah Lindungi Alam Indonesia
PROTIMES.CO – Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Empat perusahaan tersebut adalah…
PROTIMES.CO – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung penuh langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam menyelidiki dugaan tindak pidana dalam proses penerbitan izin…
Muhammad Haris menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan investasi yang merusak.
Ikhwan Arief menilai pencabutan izin tambang di Raja Ampat mencerminkan semangat pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan ekosistem.
Daniel Johan menegaskan bahwa pemberian izin tambang di kawasan seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius dan harus dipertanggungjawabkan.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Raja Ampat bukan sekadar kekayaan alam milik Indonesia, tetapi juga merupakan aset ekologis global yang melegenda.
Hasanuddin mengatakan ini menandakan pemerintahan Presiden Prabowo bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Haidar Alwi menegaskan bahwa nasionalisme sejati bukanlah membela tambang atas nama investasi, tetapi menjaga tanah air dari kerusakan.
R. Haidar Alwi, menyampaikan kritik tajam dan pentingnya investigasi mendalam terkait aktivitas tambang nikel yang kini mengancam kawasan konservasi Raja Ampat.
Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam memberikan izin usaha tambang, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Pencabutan izin ini merupakan respons atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Geopark UNESCO.
Selain mendorong kuota pendidikan, Chusnunia Chalim juga mengusulkan pendirian Poltekpar baru di Papua Barat Daya sebagai solusi jangka panjang.