PROTIMES.CO – Dugaan kerusakan lingkungan akibat operasi empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu…
Posts tagged as “papua barat daya”
PROTIMES.CO – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri memastikan bahwa penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh…
Aceh dan Papua merupakan provinsi yang telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat. Tidak ada permasalahan di kedua provinsi tersebut selama ini.
PROTIMES.CO – Komnas HAM mengingatkan potensi konflik sosial yang semakin tajam akibat aktivitas pertambangan nikel di enam pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya.…
PROTIMES.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau kecil di…
Diketahui enam pulau kecil di Raja Ampat masing-masing dikuasai oleh lima perusahaan. Empat di antaranya telah memulai operasi penambangan nikel.
Muhammad Haris menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan investasi yang merusak.
Ikhwan Arief menilai pencabutan izin tambang di Raja Ampat mencerminkan semangat pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan ekosistem.
Daniel Johan menegaskan bahwa pemberian izin tambang di kawasan seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius dan harus dipertanggungjawabkan.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Raja Ampat bukan sekadar kekayaan alam milik Indonesia, tetapi juga merupakan aset ekologis global yang melegenda.
Hasanuddin mengatakan ini menandakan pemerintahan Presiden Prabowo bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam memberikan izin usaha tambang, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Mendes mengaku sangat optimistis pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini dapat segera terealisasi.
Selain mendorong kuota pendidikan, Chusnunia Chalim juga mengusulkan pendirian Poltekpar baru di Papua Barat Daya sebagai solusi jangka panjang.
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendorong rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua.
Wamen PU Diana Kusumastuti bertemu dengan Wamendagri Ribka Haluk membahas progres pembangunan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Menurut Wakil DPD RI Tamsil Linrung, efisiensi anggaran merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menerjemahkan visi Asta Cita.
Produk unggulan UMKM Papua dan Papua Barat Daya mampu menarik perhatian para delegasi Sidang kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di gedung DPR RI.