Mendag Bahas Industri Bisnis Sarang Walet dengan Ketua APPSWI
Pertemuan antara Mendag Budi dan APPSWI membahas pentingnya menjaga kualitas produk sarang burung walet agar tetap memenuhi standar internasional.
Komnas HAM: Kemenkes Perlu Terlibat dalam Pemilu Mendatang
Menurut Komisioner Komnas HAM Promono Tanthowi, Kemenkes sebaiknya juga memiliki peran yang cukup besar dalam menjamin keselamatan para petugas pemilu.
Komnas HAM Nilai Pemerintah Lalai Dalam Menjamin HAM Petugas Pemilu
Komnas HAM menganggap pemerintah lalai dalam menjamin HAM para petugas pemilu, sehingga angka kematian petugas tinggi.
Yang Belum Sempat Jadi PNS Jangan Khawatir! MenPAN RB Terbitkan Aturan untuk PPPK Paruh Waktu
Menteri PAN RB Rini Widyantini mengeluarkan Keputusan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Menteri HAM Singgung Sertifikasi Hak Tanah Komunal untuk Masyarakat Adat ke Menteri ATR/BPN
Dalam pertemuan tersebut, Pigai menyinggung persoalan sertifikasi hak tanah komunal atau hak milik bersama atas tanah untuk masyarakat hukum adat.
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Semakin Cepat Makin Bagus
Menurut Muzani, jika Prabowo dan Megawati bertemu, maka kondisi politik di Tanah Air akan semakin kondusif.
DPR: Jika KKP dan Pemda Banten Serius, Kasus Pagar Laut Bisa Cepat Selesai
Menurut Eka, pihak pemerintah daerah seharusnya mengetahui pembuatan pagar laut yang cukup panjang itu.
Kasus Pagar Laut Tangerang, DPR: Nggak Mungkin Polisi Nggak Tahu
DPR RI akan memanggil pihak kepolisian untuk mendalami kasus pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten.
Fenomena Koin Jagat, DPR Minta Pengelola Aplikasi Ditindak Tegas
DPR mengatakan pengelola aplikasi Jagat seharusnya mempertimbangkan dampak negatif aktivitas perburuan koin virtual di masyarakat.
Soal Korupsi Timah Rp271 Triliun, Pimpinan Daerah Bangka Induk Perpat Temui DPR
Komisi III DPR mendengarkan keterangan dari Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perpat terkait kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga Rp271 triliun.
Opini
Komnas HAM Nilai Pemerintah Lalai Dalam Menjamin HAM Petugas Pemilu
Komnas HAM menganggap pemerintah lalai dalam menjamin HAM para petugas pemilu, sehingga angka kematian petugas tinggi.
Yang Belum Sempat Jadi PNS Jangan Khawatir! MenPAN RB Terbitkan Aturan untuk PPPK Paruh Waktu
Menteri PAN RB Rini Widyantini mengeluarkan Keputusan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Menteri HAM Singgung Sertifikasi Hak Tanah Komunal untuk Masyarakat Adat ke Menteri ATR/BPN
Dalam pertemuan tersebut, Pigai menyinggung persoalan sertifikasi hak tanah komunal atau hak milik bersama atas tanah untuk masyarakat hukum adat.
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Semakin Cepat Makin Bagus
Menurut Muzani, jika Prabowo dan Megawati bertemu, maka kondisi politik di Tanah Air akan semakin kondusif.
DPR: Jika KKP dan Pemda Banten Serius, Kasus Pagar Laut Bisa Cepat Selesai
Menurut Eka, pihak pemerintah daerah seharusnya mengetahui pembuatan pagar laut yang cukup panjang itu.
Kasus Pagar Laut Tangerang, DPR: Nggak Mungkin Polisi Nggak Tahu
DPR RI akan memanggil pihak kepolisian untuk mendalami kasus pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten.
Fenomena Koin Jagat, DPR Minta Pengelola Aplikasi Ditindak Tegas
DPR mengatakan pengelola aplikasi Jagat seharusnya mempertimbangkan dampak negatif aktivitas perburuan koin virtual di masyarakat.
Soal Korupsi Timah Rp271 Triliun, Pimpinan Daerah Bangka Induk Perpat Temui DPR
Komisi III DPR mendengarkan keterangan dari Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perpat terkait kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga Rp271 triliun.
RESMI! Kemenpan RB Terbitkan Keputusan Soal PPPK Paruh Waktu
PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
Bertemu Menteri ATR/BPN, Menteri HAM Bahas Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah
Dalam pertemuan itu, Menteri HAM Natalius Pigai membahas upaya penyelesaiaan sengketa tanah yang dapat dilakukan tanpa melanggar HAM.
