Menteri P2MI Siapkan Langkah Percepat Roster Pekerja Migran Terserap ke Korsel
Menteri Karding mengungkap bahwa dirinya tengah melobi Pemerintah Korsel terkait menumpuknya data roster skema Government to Government (G to G).
Lanal Dumai Cegah Keberangkatan 19 Pekerja Migran Ilegal
Tim gabungan F1QR Lanal Dumai berhasil menggagalkan pemberangkatan belasan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilakukan secara ilegal menuju Malaysia.
Kementerian HAM Soroti Kebutuhan Regulasi Baru untuk Dunia Sirkus
Kementerian HAM mengusulkan agar tata kelola hiburan berbasis anak memiliki pengaturan hukum yang jelas, termasuk dalam hal perekrutan.
Restorative Justice Diusulkan sebagai Solusi Alternatif untuk Kasus OCI
Bagi para korban OCI, pendekatan keadilan restoratif ini membuka ruang untuk mendapatkan pengakuan, kompensasi, dan jaminan pemulihan psikososial.
Jalur Perdata Dinilai Bisa Buka Akses Keadilan bagi Korban OCI
Berdasarkan analisis KemenHAM, relasi antara anak-anak dan pihak pengelola OCI dapat diklasifikasikan sebagai perikatan perdata akibat perbuatan melawan hukum.
Indonesia Gastrodiplomacy Series 2025 Perkenalkan NTB ke Dunia
Dalam sambutannya di IGS 2025 NTB, Dubes Heru Subolo menekankan kekayaan potensi NTB dari sektor pertanian, pariwisata, hingga adat dan budaya lokal.
Kopdes Merah Putih Solusi Tingkatkan Ekonomi Desa, Ariza: Jangan Matikan Usaha yang Ada
Kopdes Merah Putih dipastikan akan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat hingga meningkatkan SDM.
Skandal Private Jet Dilaporkan ke KPK, DPR Minta KPU Kooperatif
Menurut Mohammad Toha, KPU harus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proses pengadaan.
Cederai Perjanjian Helsinki, DPD Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembangunan 4 Batalyon di Aceh
Menurut anggota DPD RI Azhari Cage SIP, wacana pembangunan empat batalyon sudah banyak mendapat penolakan dari daerah Aceh.
Pasal Kebal Hukum UU BUMN Cederai Ide Besar Presiden Prabowo
Dari sejumlah pasal yang menjadi kontroversi, yang paling menarik perhatian adalah pasal yang menyebutkan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara.
Opini
Kementerian HAM Soroti Kebutuhan Regulasi Baru untuk Dunia Sirkus
Kementerian HAM mengusulkan agar tata kelola hiburan berbasis anak memiliki pengaturan hukum yang jelas, termasuk dalam hal perekrutan.
Restorative Justice Diusulkan sebagai Solusi Alternatif untuk Kasus OCI
Bagi para korban OCI, pendekatan keadilan restoratif ini membuka ruang untuk mendapatkan pengakuan, kompensasi, dan jaminan pemulihan psikososial.
Jalur Perdata Dinilai Bisa Buka Akses Keadilan bagi Korban OCI
Berdasarkan analisis KemenHAM, relasi antara anak-anak dan pihak pengelola OCI dapat diklasifikasikan sebagai perikatan perdata akibat perbuatan melawan hukum.
Indonesia Gastrodiplomacy Series 2025 Perkenalkan NTB ke Dunia
Dalam sambutannya di IGS 2025 NTB, Dubes Heru Subolo menekankan kekayaan potensi NTB dari sektor pertanian, pariwisata, hingga adat dan budaya lokal.
Kopdes Merah Putih Solusi Tingkatkan Ekonomi Desa, Ariza: Jangan Matikan Usaha yang Ada
Kopdes Merah Putih dipastikan akan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat hingga meningkatkan SDM.
Skandal Private Jet Dilaporkan ke KPK, DPR Minta KPU Kooperatif
Menurut Mohammad Toha, KPU harus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proses pengadaan.
Cederai Perjanjian Helsinki, DPD Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembangunan 4 Batalyon di Aceh
Menurut anggota DPD RI Azhari Cage SIP, wacana pembangunan empat batalyon sudah banyak mendapat penolakan dari daerah Aceh.
Pasal Kebal Hukum UU BUMN Cederai Ide Besar Presiden Prabowo
Dari sejumlah pasal yang menjadi kontroversi, yang paling menarik perhatian adalah pasal yang menyebutkan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara.
Rusdi Kirana Dukung APH Perangi Lawan Narkoba
Rusdi Kirana mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan penggunaan narkoba.
Kerap Picu Laka, DPR Desak Pemerintah Terapkan Kebijakan Zero ODOL
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Fauzi menilai keberadaan truk ODOL di jalan raya semakin meresahkan dan menjadi penyebab utama berbagai kecelakaan lalu lintas.
