PROTIMES.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka lowongan untuk 1.652 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan.
Rekrutmen ini memberikan ruang yang inklusif bagi masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan untuk berpartisipasi.
Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus penguatan layanan publik di tingkat kelurahan.
Ketentuan rekrutmen ini mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2025.
“Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga Jakarta yang membutuhkan,” kata Chaidir.
Ia menyampaikan, Pemprov DKI memberikan kesempatan yang adil bagi pelamar dengan pendidikan minimal Sekolah Dasar atau yang dapat membaca dan menulis. Keutamaan diberikan kepada warga yang memiliki KTP DKI Jakarta.
Komitmen inklusivitas ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses rekrutmen kerja.
Pemprov DKI memastikan bahwa warga dengan kemampuan dasar tetap punya peluang berkontribusi.
Menurut Chaidir, sosialisasi aturan rekrutmen telah dilakukan sejak 11 April 2024. Proses tersebut melibatkan Biro Pemerintahan dan seluruh Tim Pengendalian PJLP, termasuk pejabat pembuat komitmen kelurahan.
Selain memberdayakan warga, Pemprov DKI juga menjamin proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses seleksi diumumkan terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
“Pelaksanaan pengadaan PPSU dilakukan oleh masing-masing kelurahan dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing secara adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel,” tambah Chaidir.
Dengan rekrutmen yang inklusif dan transparan, Pemprov DKI berharap dapat menjawab kebutuhan lapangan kerja sekaligus memperkuat pelayanan masyarakat di ruang-ruang publik Jakarta.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
