PROTIMES.CO – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menanggapi serius maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda industri kecil dan menengah (IKM) akibat banjirnya produk impor ilegal.
Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dalam melindungi sektor IKM yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional.
“Sangat prihatin dengan kondisi yang saat ini terjadi. IKM adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Masuknya barang impor ilegal tanpa pengawasan yang ketat tentu berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha mereka,” ujar Chusnunia di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Chusnunia menilai maraknya impor ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Menurutnya, diperlukan langkah konkret dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan pelaku usaha dalam negeri.
“Pemerintah harus memperketat pengawasan di pintu masuk barang impor, memperkuat koordinasi antar instansi, serta memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif. Jangan sampai ketidaktegasan dalam pengawasan menyebabkan industri dalam negeri, khususnya IKM, semakin terpuruk,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PKB bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif itu menekankan perlunya keseimbangan dalam kebijakan perpajakan dan insentif bagi industri kecil dan menengah.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang adil akan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tetap bersaing secara sehat.
“Kami meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan yang selama ini dianggap memberatkan IKM. Di satu sisi, pajak dalam negeri meningkat, sementara di sisi lain barang impor ilegal masuk tanpa beban pajak. Ini tentu menciptakan ketimpangan yang tidak adil bagi para pengusaha lokal,” pungkasnya
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
