Prabowo Pangkas Rp308 Triliun Anggaran, Sasar Belanja Tak Efisien dan Buka Opsi WFH

PROTIMES.CO – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan langkah tegas pemerintah dalam melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran negara dengan memangkas belanja pusat hingga Rp308 triliun sebagai upaya menyelamatkan uang rakyat dari potensi pemborosan dan praktik korupsi.

Kebijakan ini disampaikan dalam rangka menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan APBN yang saat ini mencapai sekitar Rp3.700 triliun atau setara 230 miliar dolar AS.

Prabowo secara terbuka menyebut bahwa tingkat ketidakefisienan anggaran Indonesia dapat mencapai 30 persen jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Bahkan potensi pemborosan diperkirakan menyentuh angka 75 miliar dolar AS jika tidak segera dikendalikan.

Pemerintah pun mengambil langkah cepat dengan memangkas berbagai pos pengeluaran yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap kepentingan publik.

Di antaranya kegiatan seremonial, pembelian ATK, rapat dan seminar di luar kantor, pengadaan barang berulang setiap tahun, hingga kajian-kajian yang tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Presiden menegaskan bahwa belanja yang bersifat administratif dan tidak produktif harus dikurangi agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga defisit APBN tetap terkendali di bawah 3 persen sekaligus merespons dinamika global termasuk konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional.

Selain itu, Prabowo juga membuka wacana perubahan sistem kerja sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Pemerintah mempertimbangkan penerapan Work From Home (WFH) bagi sekitar 75 persen pegawai serta opsi pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu seperti yang mulai diterapkan atau dikaji di beberapa negara.

Menurutnya, sistem kerja fleksibel yang pernah diterapkan saat pandemi terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menekan biaya, sehingga opsi tersebut kembali dipertimbangkan untuk mendukung kebijakan penghematan nasional.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran negara dengan fokus pada transparansi, efektivitas, dan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan efisiensi ini diproyeksikan menjadi salah satu fondasi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.