PROTIMES.CO — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk aktif menyosialisasikan pemasangan tanda batas tanah. Hal ini disampaikannya dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat.
Menurut Nusron, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengetahui batas tanah merupakan penyebab utama sengketa pertanahan.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu sengketa, bahkan terjadi tukar batas dengan lahan di sebelahnya,” tegasnya.
Sejak tahun 2023, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) untuk mengedukasi masyarakat. Akan tetapi, Nusron menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif kepala daerah.
“Sudah saatnya pemerintah bersama menyosialisasikan gerakan pemasangan tanda batas tanah ini, agar tidak terus terjadi konflik tapal batas antar warga,” ujar Nusron.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya pemetaan dan sertifikasi tanah. Saat ini, masih banyak bidang tanah yang belum terpetakan dan bersertipikat. Untuk itu, ia mendorong kolaborasi dengan perangkat desa dan asosiasi profesi di bidang pengukuran.
“Untuk persoalan seperti itu, kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa, dengan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan,” jelasnya.
Hingga Juni 2025, sebanyak 122,5 juta bidang tanah telah didaftarkan dari target nasional 126 juta bidang. Dari jumlah tersebut, 96,4 juta telah bersertipikat.
Di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah, Nusron mengajak untuk mempercepat sisa target pendaftaran. “Kami tunggu kerja samanya ya,” tutupnya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment