Banyak Kontraktor Kapok Garap Proyek Pemerintah, DPR: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh

PROTIMES.CO – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin Asmoro, angkat suara terkait fenomena banyaknya kontraktor yang enggan kembali terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini merupakan sinyal kuat bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola proyek yang perlu segera dievaluasi.

“Ini bukan hanya soal keterlambatan pembayaran atau proses birokrasi yang berbelit, tapi sudah menyangkut iklim kerja yang tidak sehat bagi para pelaku jasa konstruksi,” ujar Syafiuddin, Rabu (4/6/2025).

Syafiuddin menilai bahwa fenomena “kapok proyek” ini menunjukkan ketidakseimbangan antara risiko yang ditanggung kontraktor dan jaminan kepastian dari pihak pemerintah.

“Banyak kontraktor kecil dan menengah yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, tingginya biaya operasional yang tidak ter-cover, serta kerumitan administrasi. Kalau dibiarkan, sektor konstruksi nasional bisa lumpuh pelan-pelan,” tegasnya.

Legislator asal Jawa Timur XI ini juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga-lembaga teknis terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk skema pembayaran, sistem penalti, dan ketentuan teknis lapangan yang dinilai memberatkan kontraktor.

“Kita ingin proyek-proyek strategis berjalan lancar, tapi kalau pelaku utamanya sudah ogah-ogahan ikut tender karena trauma, maka pembangunan akan terganggu. Ini harus jadi alarm,” tambahnya.

Syafiuddin menegaskan, Komisi V DPR RI akan mendorong agenda evaluasi tersebut dalam rapat kerja bersama mitra kementerian dan mendorong langkah konkret agar kontraktor—terutama skala kecil dan menengah—tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.

“Ke depan, perlu ada desain ulang sistem kemitraan antara pemerintah dan kontraktor yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan pembangunan jangka panjang,” pungkasnya.

Pewarta: Khairul

Editor: Khopipah