PROTIMES.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.
Dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jabodetabek itu, tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah logam mulia berupa emas.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa barang bukti yang diamankan terdiri atas uang tunai dan emas dalam beberapa bentuk.
“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
Selain emas batangan, penyidik juga mengamankan tabungan emas. Namun, jumlah maupun nilai keseluruhan logam mulia tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim KPK.
KPK Amankan 14 Orang, Termasuk Sestama BNPB
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dari unsur pemerintahan maupun swasta.
Mereka terdiri atas Sekretaris Utama BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta sejumlah pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Budi Prasetyo membenarkan adanya penindakan tersebut. KPK menyebut operasi itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Penyidik juga mendalami dugaan keterkaitan pengadaan tersebut dengan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.
Meski demikian, rincian proyek pengadaan yang menjadi objek penyelidikan, dugaan peran masing-masing pihak, serta konstruksi perkara belum diungkapkan secara lengkap kepada publik.
KPK menjadwalkan gelar perkara atau ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Karena itu, status hukum setiap orang yang diamankan perlu merujuk pada pengumuman resmi KPK. Penangkapan dalam OTT tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.
Dana Darurat Bencana Jadi Sorotan
OTT di lingkungan BNPB menjadi perhatian publik karena perkara yang diselidiki diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran penanggulangan bencana.
Dana Siap Pakai merupakan instrumen pendanaan yang digunakan untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaannya membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas agar bantuan serta kebutuhan penanganan bencana dapat segera dipenuhi.
Namun, kebutuhan akan proses yang cepat tidak menghilangkan kewajiban untuk menjaga akuntabilitas anggaran, transparansi pengadaan, dan pengawasan penggunaan dana publik.
Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kebencanaan menjadi persoalan serius karena dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan situasi darurat dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Di sisi lain, dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Pemeriksaan penyidik diperlukan untuk mengungkap aliran dana, mekanisme pengadaan, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan.
BNPB menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan. Sikap tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan perkara dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan KPK, penetapan status hukum para pihak, serta pengungkapan konstruksi perkara secara resmi.
Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan penyimpangan pengadaan dan penggunaan Dana Siap Pakai yang menjadi bagian dari penyelidikan tersebut.
Be First to Comment