PROTIMES.CO — Penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN) oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon didasarkan pada filosofi kebangsaan yang kuat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Penetapan ini bertujuan menegaskan budaya sebagai perekat bangsa yang beragam.
“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman,” ujar Fadli Zon.
Tanggal 17 Oktober dipilih karena merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951, yang menetapkan lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Penetapan simbol negara tersebut dianggap sebagai penegasan penting atas identitas budaya dan kebangsaan.
Dalam penjelasan PP tersebut, semboyan itu berasal dari bahasa Sansekerta dan bermakna “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat itu pertama kali ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang kemudian diangkat sebagai simbol persatuan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Mohammad Yamin.
Fadli menekankan pentingnya menjadikan Hari Kebudayaan sebagai refleksi sejarah dan nilai-nilai yang mendasari persatuan bangsa.
“Kita perlu menjadikan akar budaya sebagai sumber inspirasi untuk membangun masa depan Indonesia yang berkeadaban,” tuturnya.
Hari Kebudayaan juga dimaksudkan untuk mendorong pelestarian budaya melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan dalam pembangunan nasional.
Usulan ini berasal dari kalangan seniman dan budayawan Yogyakarta, termasuk para maestro seni tradisi dan kontemporer, yang mengkaji makna simbol negara dalam konteks kebudayaan sejak awal 2025.
Kementerian Kebudayaan mengajak seluruh elemen bangsa untuk memaknai Hari Kebudayaan sebagai momen kolektif dalam memperkuat kerukunan dan menyatukan perbedaan melalui jalur budaya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment