Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan bahwa modernisasi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dan ditolak, namun perlu diarahkan dan disikapi dengan bijak.
Posts tagged as “dpd ri”
Penrad mengingatkan bahwa isu ketahanan pangan tidak bisa lagi hanya menjadi jargon. Oleh sebab itu, ini masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan.
Anggota DPD RI Nono Sampono mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen sosial dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan.
DPD RI menyerukan untuk menahan diri dan tidak memperparah keadaan, sekaligus mengutamakan perundingan dan solusi diplomatik untuk mencapai perdamaian.
Menurut Gus Hilmy, serangan terhadap Iran ini bukan semata tindakan sepihak, melainkan bagian dari agenda geopolitik imperialis yang terus dipertahankan.
LaNyalla mengaku heran dengan kebijakan Kemendagri yang memicu kegaduhan di daerah. Padahal, sejak dulu, 13 pulau itu berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
GKR Hemas menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pangan.
Filep Wamafma mengapresiasi putusan MK yang menegaskan kewajiban negara untuk menggratiskan pendidikan dasar dan menengah selama sembilan tahun
Hilmy Muhammad mengatakan kasus Ayam Goreng Widuran Solo akan menjadi preseden buruk bagi otoritas hukum halal di Indonesia jika tidak ditangani dengan serius.
Gus Hilmy menegaskan bahwa persoalan halal atau nonhalal makanan bukan hanya soal agama, tetapi juga terkait perlindungan hak konsumen yang dijamin negara.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan bahwa sejauh ini beberapa anggota DPD telah memulai program ketahanan pangan nasional di daerah.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai Undang-Undang Perubahan Iklim dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
Para senator diminta untuk mengawal dan melakukan langkah konkret atas program-program pemerintah seperti ketahanan pangan, MBG, dan Kopdes/Kel Merah Putih.
Sultan mengatakan aksi premanisme menjadi sorotan karena melakukan aksi-aksi yang mengganggu dunia usaha dan menciptakan ketidakpastian bagi investor.
Kereta Api Malioboro menabrak tujuh unit motor dalam kecelakaan yang terjadi di pelintasan Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Magetan, Senin (19/5) siang.
Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan kereta api sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
DPD menegaskan komitmennya mendorong pencabutan moratorium pembentukan DOB untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
H. Sudirman Haji Uma mengkritik tajam usulan legalisasi kasino. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.
Sultan mengatakan, jabatan Sekjen DPD RI adalah posisi strategis dan kunci dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas konstitusional lembaga.
Menurut anggota DPD RI Azhari Cage SIP, wacana pembangunan empat batalyon sudah banyak mendapat penolakan dari daerah Aceh.
Menurut Sultan, pelemahan ekonomi Indonesia lebih disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan pergeseran pola konsumsi masyarakat yang lebih efisien.
LaNyalla berharap Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi pintu masuk untuk GKD bagi korban PHK yang melanda sejumlah industri manufaktur di Indonesia.
Hilmy Muhammad mengkritik syarat vasektomi untuk penerima bansos. Ia mengingatkan tindakan tersebut tanpa alasan medis yang mendesak tidak dapat dibenarkan.
Hilmy Muhammad menilai PHK massal di industri media bukan hanya soal ketenagakerjaan, melainkan ancaman bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Filep Wamafma mengatakan hadirnya forum ini sebagai wadah untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam penyelesaian persoalan-persoalan di Papua.
Komite III DPD RI menilai revisi terhadap UU Sistem Jaminan Sosial penting dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul akibat persoalan dalan UU tersebut.
MPR FOR PAPUA terdiri dari seluruh anggota MPR yang berasal dari Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Dailami menyatakan keprihatinan atas ditemukannya unsur babi dalam makan bersertifikat halal. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem jaminan halal.
Anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian menyoroti persoalan penempatan anggota TNI dan Polri dalam jabatan sipil. Ia menegaskan isu ini perlu dikaji ulang.
Filep Wamafma mendesak percepatan revisi UU Nomor 44 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 102/1952.
Menurut Sultan B Najamudin, kondisi Gaza yang luluh lantah akibat perang telah menyebabkan warganya mengalami gangguan kesehatan dan kehilangan tempat tinggal.
LaNyalla juga menunggu penjelasan dari KPK mengapa rumahnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan.
Menurut Gus Hilmy, RUU TNI memberikan peluang bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga sipil, termasuk di pemerintahan daerah.
Lebih dari 400 orang tewas usai Israel menggempur Jalur Gaza, Selasa. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan 404 orang tewas dalam serangan tersebut.
Cage menuturkan aksi biadab oknum TNI itu telah membuka luka lama masyarakat Aceh pada saat konflik dahulu, yaitu dengan cara membunuh dan membuang jenazah.
Sultan B Najamudin mendukung terobosan pemerintah yang secara langsung melakukan pembayaran tunjangan profesi guru dengan status aparatur sipil negara (ASN).
Filep Wamafma mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dan memproses hukum eks Kapolres Ngada yang melakukan tindakan asusila kepada anak di bawah umur.
DPD RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok serta memberikan dukungan kelancaran arus mudik dan libur Lebaran 2025.
Anggota Komite III DPD RI mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan penundaan dan mengembalikan jadwal pengangkatan sesuai rencana awal.
Anggota DPD RI Destita Khairilisani menegaskan penundaan pengangkatan CASN, PPPK, dan PNS berpotensi melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Filep menyebut berbagai permasalahan sosial masih kerap terjadi di tengah masyarakat, seperti judol, pinjol, serta penyalahgunaan penggalangan donasi.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya sudah lama memberikan perhatian dan masukan agar pemerintah memperbanyak koperasi produksi di desa.
Menurut Pdt. Penrad Siagian, permasalahan tanah HGU yang melibatkan BUMN, terutama PTPN, harus segera dituntaskan dengan skema penyelesaian yang konkret.
Pdt. Penrad menyoroti sejumlah masalah serius dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari kualitas makanan yang tidak layak konsumsi hingga potensi korupsi.
Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu melanjutkan, Danantara tidak hanya merupakan lembaga investasi, namun juga sebagai soko guru perekonomian nasional.
DPD RI, ujar Sultan, memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang bisa dijadikan instrumen politik untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa percepatan proses pendaftaran tanah ulayat penting dalam menghindari konflik pertanahan di masa depan.
Dalam rapat bersama DPD RI, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan bahwa tanah ulayat yang sudah terdaftar dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi lokal.
Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyebut ada beberapa hal yang keliru dari nalar revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Tatib).
Menurutnya, penambahan Pasal 228A yang memungkinkan DPR mengevaluasi pejabat negara secara berkala adalah bentuk arogansi dan hasrat kekuasaan oleh DPR RI.
Menurut Erni, perbaikan mutlak diperlukan untuk memastikan penyaluran gas LPG 3 kg tepat sasaran dan memastikan ketersediaannya di masyarakat.
Senator Papua Barat Filep Wamafma mengingatkan agar Badan Gizi Nasional fokus membuat perencanaan yang lebih presisi, detail, dan menyeluruh untuk program MBG.
Pdt. Penrad Siagian mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam mengusut kasus penembakan PMI oleh aparat Malaysia melalui jalur diplomatik.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjamin 152 anggota DPD RI akan siap berkontribusi dan menyukseskan program MBG sebagai mitra Badan Gizi Nasional.
Menurut Sultan, program MBG sangat penting untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menghadapi Indonesia Emas tahun 2045.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mengatakan pihaknya akan mengawal empat RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025.
"Kami ingin retreat menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah," tuturnya.
Presiden Jokowi tampak mengenakan baju adat Betawi berwarna hitam dan peci hitam. Pakaian ini terdiri dari celana pantalon dan jas tutup berwarna gelap di atas kemeja. Kain batik diikat di pinggang dan disusun hingga mencapai paha.