Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal MI mengaku prihatin dengan adanya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah media massa di Indonesia.
Posts tagged as “demokrasi”
Melalui pembentukan Satuan Tugas Nasional Keselamatan Pers, negara menegaskan keberpihakan pada kebebasan berekspresi dan hak atas informasi publik.
Hilmy Muhammad menilai PHK massal di industri media bukan hanya soal ketenagakerjaan, melainkan ancaman bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Natalius Pigai menilai revisi terhadap UU Ormas harus diarahkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dan menjamin hak berserikat, bukan sebaliknya.
Pigai menilai revisi UU Ormas, yang wacananya dilontarkan Mendagri Tito Karnavian, merupakan peluang untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas HAM Anis Hidayah menilai tanggapan yang tidak serius dari pejabat pemerintah dapat mencederai empati terhadap korban.
Anggota LPSK, Sri Suparyati menyatakan, ancaman seperti kiriman bangkai babi dan tikus kepada redaksi Tempo adalah bentuk kekerasan yang tidak boleh dibiarkan.
Menurut Meutya Rahmatia, pemukulan wartawan oleh ajudan Kapolri merupakan indikator bahwa kehidupan berdemokrasi belum berjalan maksimal di sebuah negara.
Menurut Gus Hilmy, RUU TNI memberikan peluang bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga sipil, termasuk di pemerintahan daerah.
Dalam keterangannya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa tuduhan terhadap pemerintah soal memburuknya demokrasi dianggap berlebihan dan insinuatif.
Menurut anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian, revisi UU TNI berpotensi mengancam demokrasi, meritokrasi, dan supremasi sipil di Indonesia.
Hal ini menyusul putusan MK yang menyebut Yandri terbukti melakukan intervensi politik untuk memenangkan istrinya di ajang Pilkada Serang, Banten.
Presiden Prabowo berpesan agar pers Indonesia menjadi dinamis, bertanggung jawab, dan memiliki pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa & negara.
ICW bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi melaporkan kasus doxing dan peretasan situs YLBHI ke Bareskrim Polri. Aksi ini terjadi setelah ICW mengkritik nominasi Joko Widodo dalam daftar Presiden Terkorup versi OCCRP, yang dianggap sebagai bentuk pemberangusan kebebasan berpendapat