Yang Tak Pernah Lanjut Usia: 3 Hal yang Wajib Dilakukan di Kota Tua
Kota Tua tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur peninggalan kolonial Belanda yang memukau, tetapi juga menjadi wadah bagi berbagai kegiatan menarik.
Efisiensi Anggaran Kementerian PU, Irmawan: Rakyat Bisa Jadi Korban
Menurut Irmawan, pemotongan anggaran ini bisa berdampak pada efisiensi pembatasan perjalanan dinas hingga efisiensi belanja non operasional.
Polri Ungkap Kasus Deepfake yang Manipulasi Wajah Presiden untuk Penipuan
Polri menegaskan akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah penyebaran konten hoaks berbasis deepfake.
Deepfake Makin Marak, Polri Perkuat Pengawasan Siber
Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkapkan bahwa deepfake telah menjadi ancaman serius, terutama dalam penyebaran disinformasi dan penipuan berbasis digital.
BNN Musnahkan 27 Kg Narkotika, Ungkap Modus Penyelundupan Lewat Jasa Titipan
BNN RI menegaskan akan terus melakukan upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat dari bahaya peredaran gelap zat terlarang tersebut.
Turun ke Lokasi Penggusuran di Bekasi, Menteri Nusron Tegaskan Kehadiran Negara
Menteri Nusron bertemu langsung dengan masyarakat untuk berdialog dan melihat lokasi penggusuran. Ia menyampaikan rasa simpatinya kepada para korban tergusur.
BBNKB Gratis untuk Kendaraan Bekas, Upaya Pemerintah Permudah Proses Balik Nama
Jika seseorang membeli kendaraan baru, maka BBNKB tetap dikenakan. Namun, jika ia membeli kendaraan bekas, pajak ini tidak lagi menjadi kewajiban.
Taman Anggrek Ragunan, Surganya Para Pencinta Anggrek di Jakarta Selatan
Taman Anggrek Ragunan tidak hanya menyediakan ruang untuk budi daya tanaman hias, tetapi juga menjadi wadah bagi pedagang dan kolektor anggrek.
Wacana Reshuffle Kabinet, IPR: Ideal Setelah Enam Bulan, Bukan 100 Hari
Menurut Direktur IPR Iwan Setiawan, reshuffle kabinet idealnya dilakukan setelah enam bulan. Hal ini agar kinerja para menteri dinilai secara objektif.
Soal Revisi Tata Tertib DPR, DPD RI: Bentuk Manipulasi Konstitusi
Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyebut ada beberapa hal yang keliru dari nalar revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Tatib).
Opini
Polri Ungkap Kasus Deepfake yang Manipulasi Wajah Presiden untuk Penipuan
Polri menegaskan akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah penyebaran konten hoaks berbasis deepfake.
Deepfake Makin Marak, Polri Perkuat Pengawasan Siber
Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkapkan bahwa deepfake telah menjadi ancaman serius, terutama dalam penyebaran disinformasi dan penipuan berbasis digital.
BNN Musnahkan 27 Kg Narkotika, Ungkap Modus Penyelundupan Lewat Jasa Titipan
BNN RI menegaskan akan terus melakukan upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat dari bahaya peredaran gelap zat terlarang tersebut.
Turun ke Lokasi Penggusuran di Bekasi, Menteri Nusron Tegaskan Kehadiran Negara
Menteri Nusron bertemu langsung dengan masyarakat untuk berdialog dan melihat lokasi penggusuran. Ia menyampaikan rasa simpatinya kepada para korban tergusur.
BBNKB Gratis untuk Kendaraan Bekas, Upaya Pemerintah Permudah Proses Balik Nama
Jika seseorang membeli kendaraan baru, maka BBNKB tetap dikenakan. Namun, jika ia membeli kendaraan bekas, pajak ini tidak lagi menjadi kewajiban.
Taman Anggrek Ragunan, Surganya Para Pencinta Anggrek di Jakarta Selatan
Taman Anggrek Ragunan tidak hanya menyediakan ruang untuk budi daya tanaman hias, tetapi juga menjadi wadah bagi pedagang dan kolektor anggrek.
Wacana Reshuffle Kabinet, IPR: Ideal Setelah Enam Bulan, Bukan 100 Hari
Menurut Direktur IPR Iwan Setiawan, reshuffle kabinet idealnya dilakukan setelah enam bulan. Hal ini agar kinerja para menteri dinilai secara objektif.
Soal Revisi Tata Tertib DPR, DPD RI: Bentuk Manipulasi Konstitusi
Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyebut ada beberapa hal yang keliru dari nalar revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Tatib).
DPR: Efisiensi Anggaran Kementerian PU Tak Boleh Bahayakan Pengguna Jalan
Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan atau efisiensi anggaran Kementerian PU hingga 80% bisa berdampak pada keselamatan pengguna jalan.
DPR Bisa Copot Kapolri Hingga Ketua MK, Penrad: Arogan dan Merusak Konstitusi
Menurutnya, penambahan Pasal 228A yang memungkinkan DPR mengevaluasi pejabat negara secara berkala adalah bentuk arogansi dan hasrat kekuasaan oleh DPR RI.
