PROTIMES.CO – Komisi VI DPR RI merespons serius aduan warga Pulau Rempang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (28/4/2025) terkait penolakan terhadap proyek Rempang Eco City.
Warga menyampaikan berbagai bentuk pelanggaran hak, intimidasi, dan kerusakan lingkungan yang mereka alami sejak proyek tersebut bergulir.
Warga Rempang meminta pembatalan proyek, penghentian kekerasan, serta pengusiran PT Makmur Elok Graha (MEG) dari pulau mereka.
Mereka juga mempersoalkan transparansi data relokasi oleh BP Batam yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan dukungannya terhadap evaluasi menyeluruh proyek.
“Saya dukung pemerintah untuk evaluasi PSN Rempang Eco City, apalagi sudah tidak PSN. Tidak ada satu agama pun mengizinkan tanah masyarakat dirampas,” ujarnya.
Rieke juga mendesak Jaksa Agung mengusut dugaan korupsi dalam proyek tersebut serta mendorong audit BPK terhadap BP Batam.
Ia menyoroti minimnya kajian lingkungan dan belum pastinya realisasi investasi di balik proyek tersebut.
Sementara itu, Andrie Yunus dari KontraS menyebut pencabutan status PSN harus dibarengi evaluasi total terhadap pelaksanaan proyek, termasuk kekerasan dan intimidasi oleh aktor negara maupun non-negara.
Komisi VI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan melakukan kunjungan langsung ke Pulau Rempang pada 15–17 Mei 2025.
“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat di sana,” kata Nurdin Khalid.
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik penanganan konflik di Rempang agar berpihak kepada masyarakat.
“Warga datang ke sini karena putus asa. Mereka hanya ingin hak hidupnya diakui,” ujar Rieke.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
