PROTIMES.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada dalam sorotan serius setelah muncul dugaan celah korupsi hingga praktik jual beli titik dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Presiden secara langsung memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman untuk turun mengecek kondisi di lapangan dan mengusut potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program bernilai besar tersebut.
Instruksi itu muncul setelah evaluasi internal menemukan adanya berbagai persoalan tata kelola dalam pelaksanaan program MBG yang telah berjalan sekitar satu setengah tahun. Pemeriksaan disebut akan dilakukan secara nasional dengan fokus pada dugaan praktik “koncoisme”, keterlibatan aktor politik dalam pengelolaan yayasan, hingga dugaan jual beli titik SPPG yang disebut mulai meresahkan.
Dalam keterangannya, Dudung mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan. “Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek ya’, karena banyak celahnya. Salah satunya yang saya dapat informasi tentang ada jual beli titik,” ujar Dudung.
Kondisi itu semakin diperkuat dengan temuan administratif dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang menyebut hingga April 2026 lebih dari 1.500 SPPG telah dikenakan sanksi suspend karena berbagai pelanggaran administrasi maupun teknis pelaksanaan. Pemerintah menilai evaluasi ketat diperlukan agar anggaran negara dalam program tersebut benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi pemenuhan gizi anak-anak.
Pelaksana tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Republik Indonesia, Kurnia Ramadana menyebut langkah evaluasi tersebut menjadi bentuk keseriusan Presiden dalam menjaga program strategis nasional agar tidak disusupi kepentingan tertentu.
“Ini sebagai bentuk keseriusan Presiden dalam mengawasi program strategis. Sampai bulan April ini sudah lebih dari 1.500 SPPG yang di-suspend karena melakukan pelanggaran,” katanya.
Di sisi lain, kritik keras juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Wana Alamsyah menyebut dugaan penyimpangan dalam program MBG sebenarnya sudah lama menjadi perhatian publik. Menurutnya terdapat tiga persoalan besar yang perlu ditelusuri lebih dalam yakni politik patronase, dugaan mark-up pembangunan SPPG, dan persoalan pengadaan barang dan jasa.
ICW juga mendorong agar aparat penegak hukum seperti KPK bersikap lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Hal itu dinilai penting untuk menghindari konflik kepentingan apabila penanganan hanya dilakukan internal lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan SPPG.
Pemerintah memastikan apabila nantinya ditemukan unsur pidana dalam proses verifikasi lapangan, maka kasus tersebut akan dibuka seluas-luasnya untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum baik oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK.
Dugaan Penyimpangan Mulai Jadi Sorotan Nasional
Besarnya anggaran program MBG membuat pengawasan terhadap implementasi di lapangan menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai program yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah itu sangat rentan disusupi oleh kepentingan bisnis maupun politik jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Pemerintah kini menegaskan proses evaluasi tidak hanya fokus pada pelanggaran administratif, tetapi juga membuka ruang penelusuran terhadap kemungkinan kerugian negara. KSP disebut akan melakukan pengecekan langsung terhadap operasional dapur umum di berbagai daerah untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.
KPK Didorong Turun Tangan
Dorongan agar Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi program MBG terus menguat. Pengawasan independen dianggap penting mengingat skala program yang besar dan banyaknya pihak yang terlibat di tingkat daerah maupun pusat.
Publik kini menanti langkah lanjutan pemerintah untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi di program prioritas nasional tersebut. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan KSP diperkirakan menjadi pintu awal untuk mengungkap dugaan praktik penyimpangan yang selama ini mulai ramai dibicarakan.
Be First to Comment