PROTIMES.CO – Kursus wawasan kebangsaan yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI tidak hanya membahas persatuan bangsa, tetapi juga menyoroti kondisi demokrasi Indonesia.
Dalam acara yang diikuti pengurus DPP partai politik ini, Dirjen Polpum Bahtiar menyatakan bahwa wawasan kebangsaan menjadi kunci bagi kader partai untuk menghadapi tantangan global dan menjaga persatuan.
“Apabila kader pengurus parpol memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka masalah yang dihadapi bangsa Indonesia akan teratasi,” ujarnya, Minggu (10/8/2025).
Bahtiar menekankan pentingnya ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai pengikat bangsa yang majemuk.
“Tidak mungkin bangsa yang besar dan penuh pluralisme ini akan terus bertahan kalau tidak ada yang mengikat,” katanya.
Salah satu narasumber, Adi Prayitno, memaparkan hasil penelusuran kuantitatif yang menunjukkan Indonesia mengalami kemunduran demokrasi pada 2016–2020. Data tersebut diperoleh dari The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan V-Dem Institute.
“Meskipun begitu, terdapat sejumlah hal yang dapat meningkatkan optimisme kita terkait demokrasi di Indonesia. Misalnya kemunduran demokrasi di Indonesia tidak separah negara-negara lainnya dan terdapat dukungan elit dan partai politik tertentu yang masih menginginkan untuk menjaga demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.
Selain Adi Prayitno, kegiatan ini menghadirkan narasumber lain seperti Vita DD Soemarno dari Lemhannas dan Moch. Nurhasyim dari BRIN, yang memberikan pandangan terkait kebangsaan dan tantangan demokrasi.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment