PROTIMES.CO — Menyikapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menekan angka anak putus sekolah, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengusulkan empat solusi jangka panjang. P2G menilai solusi pemerintah harus mengedepankan keberlanjutan dan kolaborasi.
Menurut Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, Gubernur Jabar sebaiknya membangun Unit Sekolah Baru (USB) atau menambah rombongan belajar.
“Tapi harus tetap mempertimbangkan eksistensi dan sebaran sekolah swasta di sekitar,” katanya.
Alternatif lainnya, P2G mendorong implementasi “Skema SPMB Bersama” dengan sekolah swasta. Skema ini telah dijalankan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2018, yaitu dengan pemerintah membiayai siswa yang tak tertampung di sekolah negeri untuk bersekolah di swasta.
“Ini adalah wujud pelaksanaan makna pesan moral Keputusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 bahwa pendidikan dasar harus gratis baik negeri maupun swasta,” tegas Satriwan.
P2G juga meminta perluasan beasiswa pendidikan dan bantuan biaya sekolah lainnya agar akses pendidikan merata dan tidak menambah beban siswa miskin.
Usulan berikutnya adalah mendorong siswa yang tak tertampung di sekolah negeri untuk masuk ke madrasah, sekolah rakyat, atau pendidikan nonformal yang juga dibiayai negara.
“Kebijakan ini harus sesuai prinsip layanan pendidikan minimal, yakni keterjangkauan, keberlanjutan, dan ketepatan sasaran,” kata Iman Zanatul Haeri dari P2G.
P2G berharap pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa mengorbankan aspek teknis maupun kelembagaan.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment